Unduh Aplikasi

Pembangunan 12 Ruas Jalan Percepat Kerusakan Hutan

Pembangunan 12 Ruas Jalan Percepat Kerusakan Hutan
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai Pemerintah Aceh terlalu memaksa kehendak membangun 12 ruas jalan di Aceh yang berada dalam kawasan hutan.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, pembangunan ruas jalan tersebut bisa mengakibatkan rusaknya kawasan hutan secara permanen dan akan berdampak terhadap bencana alam.

"Ketika hutan sudah mulai dirusak, tentu akan meningkat bencana banjir dan lonsor di berbagai kabupaten/kota di lokasi pembangunan jalan," kata M Nur kepada wartawan, Rabu (26/8).

M Nur mengingatkan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah lokasi pembangunan jalan Peureulak - Lokop masuk dalam kawasan koridor Gajah, dimana jalan yang dibangun akan melahirkan konflik gajah dengan masyarakat.

"Selama ini, ketika konflik masyarakat dengan masyarakat tidak tidak ada upaya permanen yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Selain itu, kata M Nur, pembangunan halan perbatasan Aceh Timur dan Pining juga rawan terhadap longsor dan banjir bandang. Seharusnya Pemerintah Aceh memperhatikan kondisi lokasi ketika mengusulkan pembangunan di daerah rawan bencana. Pembangunan dalam kawasan hutan menunjukan bahwa pemerintah tidak serius menjaga hutan.

Menurut M Nur, Pemerintah Aceh harus memahami kalau hutan merupakan sumber utama kehidupan masyarakat yang berada di kawasannya. Terutama mereka di daerah dataran tinggi Gayo.

Karena, lanjut M Nur, salah satu sumber kehidupan masyarakat dalam kawasan hutan adalah air, selama ini warga sudah menjaga tutupan hutan sebagai upaya melindungi sumber air secara jangka panjang.

Berdasarkan data deforestasi enam tahun terakhir (periode 2013-2019), maka kabupaten yang dilalui oleh ruas jalan tersebut merupakan penyumbang 66,17 persen deforestasi di Aceh atau total 97.087,37 hektare dari total deforestasi Aceh pada periode yang sama sebesar 146.727,79 hektar.

"Tujuh Kabupaten tersebut adalah Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Selatan," sebut M Nur.

M Nur menambahkan, diluar perdebatan terkait soal unclear administration dan inprosedural proyek multiyears Rp 2,7 triliun, kegiatan ini juga berpotensi berdampak terhadap lingkungan dengan cakupan luas. Konon lagi jika ditambahkan variabel analisis lingkungan lainnya.

Karena itu, M Nur melihat pembangunan 12 ruas jalan tersebut sudah bisa dihentikan mengingat DPRA sudah menolak dan membatalkan MoU.

"Jika Pemerintah Aceh tetap melakukan pembangunan 12 ruas jalan tersebut, maka WALHI akan melakukan upaya hukum sebagai fungsi control masyarakat terhadap proyek infrastruktur dalam kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan," tegas M Nur.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...