Unduh Aplikasi

Pemasangan Stiker BBM Subsidi Digugat, Pakar Hukum: Setiap Kebijakan Ada Pro Kontra

Pemasangan Stiker BBM Subsidi Digugat, Pakar Hukum: Setiap Kebijakan Ada Pro Kontra
Pakar Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail. Foto: Unsyiah.ac.id

BANDA ACEH - Sejumlah warga menggugat Gubernur Aceh, PT Pertamina dan Hiswana Migas Aceh ke pengadilan terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada setiap mobil. 

Gugatan class action tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (5/10).

Terkait gugatan tersebut, Pakar Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail mengatakan, penilaian terhadap kebijakan pemerintah itu merupakan hak setiap warga negara. Karena itu langkah yang ditempuh sekelompok masyarakat tersebut merupakan cara yang baik. 

"Persoalan benar atau tidak, sah atau tidak, karena sudah diajukan ke pengadilan, biar lah pengadilan yang memutuskan," kata Mawardi Ismail saat dimintai tanggapannya, Senin (5/10). 

Baca: Masalah Pemasangan Striker BBM Subsidi, Plt Gubernur Aceh Digugat

Menurut Mawardi, langkah gugatan itu merupakan cara yang baik. Artinya, jika sebuah kebijakan dianggap bertentangan dengan hukum, atau ada hak yang telah dilanggar, maka pengujiannya melalui pengadilan. 

"Dan kita dalam hal ini tidak bisa mendahului pengadilan. Cara-cara yang ditempuh cara yang baik," ujarnya. 

Selain itu, Mawardi melihat, kebijakan tentang pemasangan stiker BBM bersubsidi itu secara tujuannya juga sudah baik. Tetapi, apakah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, maka itu menjadi persoalan lain. 

"Karena setiap kebijakan ada pro kontra, kita hargai saja pendapat itu masing-masing," tuturnya.

Komentar

Loading...