Unduh Aplikasi

Pelayanan Publik di Agara Raport Merah, Bupati Keluarkan Sanksi

Pelayanan Publik di Agara Raport Merah, Bupati Keluarkan Sanksi
Potongan surat Bupati Aceh Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kinerja pelayanan publik oleh beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) berada dalam zona merah. Bupati Raidin Pinim memberikan sanksi terhadap para kepala dinas terkait.

Kebijakan yang berujung pada pemberian sanksi tersebut dikeluarkan setelah adanya hasil penilaian kinerja pelayanan publik sesuai surat Ombudsman RI Perwakilan Aceh nomor 13/3319/PC 01.04/XI/2019, tentang hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 2019. Beberapa OPD Agara dalam zona merah.

Temuan Ombudsman Perwakilan Aceh itu telah ditindaklanjuti, Bupati Agara, Raidin Pinim memberikan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, serta pembebasan dari jabatan berdasarkan sebuah surat keputusan.

Surat Bupati Aceh Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Foto: Dok AJNN

Dalam surat Bupati Aceh Tenggara, nomor 060/265/2020, tertanggal 15 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, perihal penyampaian hasil tindaklanjut temuan Ombudsman tersebut terlampir nama para pejabat OPD yang mendapatkan sanksi.

Surat Bupati Aceh Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Foto: Dok AJNN

Berikut para Kepala Dinas yang mendapatkan sanksi disiplin dari Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim.

- Julkarnain, jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diberikan hukuman tingkat sedang (penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun).

- Edisah, jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diberikan hukuman tingkat sedang (penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun).

- Ralefuddin, jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Diberikan hukuman tingkat berat (pembebasan dari jabatan).

- Karimin, jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial. Diberikan hukuman tingkat berat (pembebasan dari jabatan).

- Irvan Iskandar, jabatan sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Juga diberikan hukuman tingkat berat (pembebasan dari jabatan).

Salah seorang Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Ilyas Isti membenarkan surat tersebut pasca adanya temuan dari mereka.

"Iya benar, itu memang hasil temuan kami. Bahkan Dinsos jam 3 sore sudah tutup kantor," kata Ilyas saat dikonfirmasi AJNN, Selasa (9/6).

Komentar

Loading...