Unduh Aplikasi

Pelajaran Penting dari UU Pers

Pelajaran Penting dari UU Pers
ilustrasi.

LANGKAH kepolisian menetapkan bekas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Tamiang, Umran, sebagai tersangka adalah terobosan hukum baru. Umran diduga menghalangi-halangai tugas jurnalis.

Ini adalah buntut dari upaya Umran menghalang-halangi wartawan Harian Waspada, Muhammad Hanafiah, saat meliput acara tepung tawar Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Mursil-T Insyafuddin. Tak terima diperlakukan buruk, Hanafiah melaporkan hal ini kepada Kepolisian Resor Aceh Tamiang.

Umran pun ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 26 September 2017. Dia dianggap melanggar pasal 18 ayat (1) junto pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika kelak terbukti bersalah, Umran dapat dihukum dua tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta.

Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Harusnya, seluruh pihak tetap berpegang pada aturan ini saat berhadapan dengan jurnalis atau wartawan yang tengah melaksanakan tugas.

Jika ada wartawan yang bertugas tanpa mengindahkan aturan ini, terutama media yang menebarkan berita bohong atau menyalahgunakan profesinya untuk mengintimidasi, maka pihak yang dirugikan dapat juga menggunakan undang-undang yang sama. Publik dapat mengakses langsung ke situs Dewan Pers untuk mengetahui oknum atau media yang karyanya tidak masuk dalam kategori produk jurnalistik.   

Kita tentu berharap kasus ini benar-benar dapat disidangkan dan mendapatkan keputusan hakim. Kasus ini adalah pelajaran penting bagi siapa saja, baik bagi seorang wartawan atau mereka yang tengah berhadapan dengan wartawan. Jangan pula berhenti di tengah jalan.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...