Unduh Aplikasi

Pelajar Ikut Demo Disanksi, Mahasiswa Ancam Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Aceh

Pelajar Ikut Demo Disanksi, Mahasiswa Ancam Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Aceh
Pelajar ketika menggelar aksi di Lhokseumawe menunjukkan alat peraga bertuliskan DPR Kami Haus. Foto: AJNN.Net/Sarina

LHOKSEUMAWE - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengecam Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cabang Kota Lhokseumawe yang akan memberikan sanksi kepada pelajar di Kota Lhokseumawe yang ikut aksi demonstrasi pada Senin (30/9) kemarin.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cabang Kota Lhokseumawe, Anwar kepada sejumlah media usai pelaksanaan aksi di Gedung DPRK Kota Lhokseumawe.

Ketua BEM FH UNIMAL Muhammad Fadli mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cabang Kota Lhokseumawe telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan mempermalukan dirinya sendiri. Pasalnya, itu merupakan sebuah pemikiran otoritarianisme dan sangat primordialisme

“Kadis pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe telah gagal menempatkan dirinya sebagai pemimpin disini. Padahal untuk menyatakan pendapat di muka umum telah mempunyai legitimasi dan legalitas di dalam konsep Bernegara kita yaitu termaktub di dalam UUD 1945 Bab X Pasal 28 dan Bab XA Pasal 28E Ayat 3,” katanya, Selasa (1/10).

Kemudian, di perkuat melalui UU NO. 09 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kadis Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe jangan bersikap inkonstitusional dan membangun opini publik bahwa demonstrasi tersebut adalah hal Negatif dan tidak perlu dilakukan.

Baca: Sebagian Pelajar Dijemput Orangtua Saat Demo di Lhokseumawe

“Tugas pelajar (siswa/i) bukan lah hanya belajar saja. Mereka mempunyai hak fundamental untuk menyampaikan pendapat di muka umum ketika ada kebijakan penguasa yang zalim. Karrna pelajar juga bagian dari rakyat Indonesia. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Seharusnya, tambahnya lagi, Kadis Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe sebagai kaum terdidik harus mengeluarkan pendapat yang intelektual dan akademis, bukan tendensius dan primitif seperti itu.

“Kami BEM FH Unimal sangat mengecam pernyataan inkonstitusional saudara Anwar, selaku Kadis Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe dan segala bentuk pembungkaman terhadap kebenaran. Jika memang nanti adik-adik kami di Kota Lhokseumawe yang ikut aksi demonstrasi diberikan sanksi, maka kami akan melawan dan kami akan geruduk kantor Dinas Pendidikan Aceh cabang Kota Lhokseumawe,” ujarnya.

Menurutnya, karena pembungkaman terhadap kebenaran merupakan pengkhianatan terhadap reformasi dan cita-cita MoU Helsinki. Dan demonstrasi itu bukan hal yang haram dan menakutkan.

“Itu ada cara rakyat dalam melawan pemimpin yang zhalim sesuai dengan nilai-nilai konstitusional,” ujarnya.

Komentar

Loading...