Unduh Aplikasi

Pejabat Malang, Pejabat Jalang

Pejabat Malang, Pejabat Jalang
Ilustrasi: harrisonweir.com

TERTANGKAPNYA Wali Kota Medan Eldin Djulmi bukan perkara mengejutkan. Orang nomor satu di Medan itu ditangkap kemarin atas tuduhan menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tidak mengejutkan yang dimaksud bukan karena kepala daerah ibu kota provinsi tetangga itu “langganan” hotel prodeo dalam rentang waktu yang berdekatan. Adalah alasan penangkapan yang sepertinya lazim dilakukan oleh banyak kepala daerah di negeri ini: suap penempatan pejabat.

Urusan suap menyuap ini seperti angin. Terasa tapi tak kasat mata. Sepertinya hanya KPK yang serius membuktikan kejahatan ini dan menindak kepala daerah serta pejabat penting di negeri ini atas praktik yang merusak tatanan birokrasi dan pelayan publik.

Hal ini didorong oleh proses politik yang korup pula. Di banyak pemilihan kepala daerah, uang masih menjadi “jenderal” yang menentukan keberhasilan seorang kandidat. Tak heran jika banyak politikus di Senayan dan parlemen daerah berlatar belakang sebagai pengusaha. Karena memang merekalah yang punya cukup modal.

Kepala daerah juga harus memiliki “jenderal” yang cukup untuk duduk di kursi kekuasaan. Semua itu ditopang oleh pengusaha-pengusaha. Beberapa waktu lalu daerah ini sempat dihebohkan dengan celoteh seorang pengusaha yang meminta balas jasa atas kontibusinya dalam memenangkan kandidat pada sebuah pemilihan kepala daerah.

Rantai makanan suap ini terjadi di hampir seluruh level pemerintahan. Seorang kepala daerah harus menyiapkan “upeti” untuk pejabat di tingkatan lebih tinggi saat berkunjung ke daerah itu. Mulai dari akomodasi, transportasi hingga uang jajan menjadi beban kepala daerah. Ada juga pejabat korup di instansi vertikal yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan proyek di pemerintahan untuk dikerjakan oleh orang yang mereka tunjuk. 

Di Aceh, praktik ini juga terjadi. Ada kepala daerah kerap meminta uang kepada kepala dinasnya dan bawahan lain untuk mendukung kegiatan yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan pemerintahan. Perintah ini dilakukan lewat kaki tangan yang menyesaki kantor pemerintahan setelah dia berkuasa. Itu semata dibuat untuk menyalurkan hobi.

Penangkapan Eldin ini harusnya menjadi pelajaran bagi kepala daerah di Aceh. Jangan sampai catatan karier sebagai politikus kandas hanya demi memuaskan hasrat yang sering kali tak terbendung. Undang-Undang KPK yang baru memang membuat proses penindakan menjadi lebih sulit, tapi bukan berarti KPK akan berhenti melakukan operasi tangkap tangan; menangkap para maling di birokrasi.

Komentar

Loading...