Unduh Aplikasi

Pegiat HAM ingin KKR diusahakan Pemerintah Aceh seperti Bendera dan Lambang

Pegiat HAM ingin KKR diusahakan Pemerintah Aceh seperti Bendera dan Lambang
IMG 20140622 113421
BANDA ACEH- Direktur Koalisi NGO HAM Zulfikar Muhammad mengatakan Pemerintah Aceh harus mengusahakan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor LBH Banda Aceh, Minggu, (22/6) kemarin.

Menurutnya KKR di Aceh adalah harga mati, terlebih visi dan misi Gubernur Aceh adalah soal keadilan."Urusan benda mati seperti bendera dan lambang saja Pemerintah Aceh getol membahas, seharusnya soal KKR yang menyangkut keadilan korban Pemerintah Aceh harus getol juga," kata Zul.

Selain itu persoalan dasar undang-undang dalam membentuk KKR, Zulfikar hal itu tidak dipermasalahkan, terlebih amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) KKR dibentuk setahun usai turunnya UUPA. "Jadi apalagi, KKR itu masalah bangsa, maka harus diterapkan. Kalau soal undang-undang, pelaksanaan syariat Islam itu undang-undang RI mana yang mengatur, tapi kenapa bisa dilaksanakan?" tanya Zulfikar yang mengartikan KKR sudah bisa dibentuk.

Koordinator Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) Hendra Syahputra menyampaikan kejanggalan yang terjadi pada surat klarifikasi Mendagri.

"Tanggalnya sengaja dibuat berlaku mundur 1 April, padahal Pemerintah Aceh pada tanggal itu belum menerima dan menerima malah pada pertengahan Mei atau awal Juni," jelasnya.

Kemudian Hendra mengatakan, kalaupun Qanun KKR yang sudah masuk lembaran daerah harus dibatalkan, maka mesti ada Keppres untuk membatalkannya.

Pegiat HAM sangat mengapresiasi DPR Aceh, jika dalam waktu dekat segera merekrut komisioner KKR.

| FIQIH PURNAMA
iPustakaAceh

Komentar

Loading...