Unduh Aplikasi

Pegawai BPK Berakhir di KPK

Pegawai BPK Berakhir di KPK
Ilustrasi: Shutterstock

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rizal Djalil. Dia adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang terlibat dalam suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR. KPK menangkap Rizal dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo setelah mengamati fakta persidangan yang melibatkan 8 orang lain yang terlibat yang divonis bersalah.

Kasus ini berawal saat Rizal, selaku Anggota IV BPK RI, menandatangani surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Direktorat SPAM Kementerian PUPR. 

Surat tugas itu menerangkan tugas Rizal untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi air limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015 dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi. 

Awalnya diduga temuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebesar Rp 18 Miliar. Namun angka ini disulap menjadihanya Rp 4,2 miliar. Itu adalah “upaya” Rizal yang bermain dengan “tongkat sihirnya”.  

Tentu saja semua itu tidak gratis. Direktur SPAM sempat mendapat pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tersebut sebesar Rp 2,3 miliar. Rizal, melalui telangkainya, menemui Direktur SPAM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam proyek SPAM. 

Proyek yang diminati Rizal adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar. Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama. Leonardo berjanji menyerahkan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Rizal berkaitan proyek SPAM tersebut. Janji itu direalisasikan, yakni sejumlah 100.000 dolar Singapura. 

Ini bukan kali pertama pegawai BPK diciduk KPK. Awal 2018, Ali Sadli, Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dituntut 10 tahun penjara dalam perkara suap sebear Rp 240 juta dari seorang pejabat di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama BPK menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Ada banyak kasus lain yang menunjukkan lembaga ini cukup bermasalah. Dan kasus demi kasus yang menjerat pegawai BPK menimbulkan pertanyaan besar, “apakah benar seluruh hasil pemeriksaan BPK valid atau sekadar dibuat sesuai pesanan pengguna jasa?” Wani piro?

Komentar

Loading...