Unduh Aplikasi

Payung Hukum Pemerintah Daerah untuk Penggunaan Anggaran dalam Keadaan Darurat

Payung Hukum Pemerintah Daerah untuk Penggunaan Anggaran dalam Keadaan Darurat
Kepala Kantor Ombudsman Aceh, Taqwaddin. Foto: Dok Ombudsman Aceh

Oleh: Taqwaddin

Saya mendapat informasi bahwa ada pemerintah kabupaten/kota yang belum tahu payung hukum yang dapat digunakan untuk pengeluaran yang sangat dibutuhkan guna upaya pencegahan dan penanganan virus corona. Sehingga, kepala daerah tersebut agak ragu dalam menerbitkan kebijakannya terkait upaya darurat dan penting di atas. Padahal penyebaran virus corona sudah tegas dinyatakan oleh World Health Organisatinlon (WHO) dan juga diamini oleh Pemerintah Indonesia sebagai pendemik, dan karenanya dinyatakan sebagai keadaan darurat kebencanaan.

Terkait dengan masalah di atas, berikut ini saya informasikan bahwa ada ketentuan undang-undang yang bisa dijadikan dasar hukum dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan berbagai pengeluaran terkait pemenuhan kebutuhan darurat, mendesak, dan penting demi kemaslahatan rakyatnya.

Ketentuan tersebut adalah Pasal 24 ayat (4) UU No 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara, menentukan bahwa ; dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,,,.

Masalahnya apakah Pemerintah sudah menetapkan peristiwa virus corona sebagai keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ? Jika sudah, maka silakan Pemerintah Aceh atau Pemkab/Pemko menggunakan ketentuan di atas sebagai payung hukum dan kebijakan untuk penanganan virus corona.

Ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara merupakan norma Legislasi yang merupakan produk Legislatif RI bersama Pemerintah RI yang memang sengaja dirancang untuk menyediakan dasar hukum, yang membolehkan Pemerintah Daerah mengeluarkan pembiayaan untuk menanggulangi keadaan darurat kebencanaan.

Selain norma legislasi di atas, masih ada lagi ketentuan derivatif, yang menjabarkan isi dari UU Keuangan Negara agar lebih implementatif, baik norma legislasi maupun regulasi, yang dapat dijadikan acuan dasar hukum atau konsideran mengingat bagi Pemkab/pemko dalam menerbitkan kebijakannya, baik yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana, peraturan pemerintah, maupun dalam peraturan menteri.

Dalam Pasal 60 - 62 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) ditentukan bahwa dana PB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yg dialokasikan secara memadai dalam APBN/APBD.

Pemerintah dan Pemda bertanggung jawab menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. Hal ini ditentukan dalam Pasal 69 UUPB.

Ketentuan lebih lanjut dari ketentuan di atas diatur dengan PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Kemudian, peraturan turunan dari ketentuan-ketentuan ini lebih lanjut diatur lagi dalam Permendagri  dan Permenkeu.

Terkait dengan upaya percepatan penanganan virus corona oleh Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 14 Maret lalu telah menerbitkan Permendagri No 20 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut beberapa hal :
1. Pemda perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan virus Corona.
2. Pemda perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan virus corona.
3. Kepala Daerah harus membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penularan Virus Corona.
4. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan virus corona, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

Selanjutnya, Permendagri 20/2020 di atas diperkuat lagi secara harmoni oleh Peraturan Menteri Keuangan No 19/PMK.7/2020, yang dalam Pasal 3-nya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD. Dan, belanja wajib bidang kesehatan dimaksud perlu diarahkan untuk mencegah dan penanganan virus corona.

Semua ketentuan di atas, mengiplisitkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masyarakatnya susah akibat bencana dengan dalih tidak adanya anggaran atau belum dianggarkan dananya. Hal ini tidak boleh terjadi.

Jangan sampai terjadi, masyarakat yang sudah susah karena bencana, dibuat makin bertambah susah akibat kebijakan pemerintah. Jadi, dalam hal warga diwajibkan pakai masker dan hand sanitizer, walaupun untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota masyarakat, maka pemerintah sebagai pelayan publik wajib menyediakan atau paling tidak memudahkan akses warga masyarakat membeli barang-barang tersebut. Ini adalah esensi kehadiran negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam melindungi warganya.

Begitu juga jika ingin diterapkan kebijakan lockdown atau karantina, maka pemerintah daerah wajib mempertimbangkan memberi kemudahan bagi warganya untuk bisa hidup layak terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, baik yang bersifat hayati dan manusiawi. Jangan sampai gara-gara kebijakan karantina akan ada warga yang meninggal dunia karena kelaparan, atau muncul penyakit lainnya.

Menurut saya, upaya melindungi warga wajib dilakukan oleh pemerintah, karena secara Konstitusi RI, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah  adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, tolong pemerintah tidak menghitung laba-rugi dengan rakyatnya.

Pada bagian akhir catatan ini saya perlu mengingatkan pihak pemerintah, bahwa sekalipun sudah jelas aturannya dibolehkan menggunakan anggaran terlebih dahulu, walaupun tidak dianggarkan sebelumnya. Tetapi anggaran untuk penanggulangan bencana corona tidak boleh dikorupsi. Camkan itu. Jika korupsi dana kebencanaan, maka ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Hal ini secara implisit ditegaskan dalam UU Tipikor.

Penulis adalah Kepala Kantor Ombudsman Aceh

Komentar

Loading...