Unduh Aplikasi

Payung Bolong UU Pers

Payung Bolong UU Pers
Ilustrasi: luas

POLISI harusnya tak ragu menggunakan Undang-Undang Pers dalam kasus dugaan pengancaman terhadap Aidil Firmansyah. Pengancam wartawan media Modus Aceh ini adalah seorang pengusaha yang, oleh polisi, akan dijerat dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apalagi, dalam perkara ini, Dewan Pers menyurati Kepolisian Resor Aceh Barat untuk meminta. Lembaga itu meminta kepolisian menjerat terduga pengancam wartawan, Akrim, menggunakan UU Pers.

Tindak Akrim dianggap menghalang-halangi wartawan dan/atau pers dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik sebagaimana diatur dalam pasal 18 undang-undang tersebut.

Undang-Undang Pers dengan tegas mengatur prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie. Pemerintahan saat itu menilai pers adalah bagian penting demokrasi di negeri ini.

Namun setelah lebih satu dekade, aturan ini tak pernah benar-benar digunakan oleh kepolisian saat berhadapan dengan kasus-kasus pers. Tidak hanya dalam kasus di Aceh Barat, dalam banyak kasus, kepolisian lebih senang menggunakan pasal-pasal dalam KUHP ketimbang mendorong para penyidiknya menggunakan UU Pers.

Polisi bukan tak tahu tentang hal ini. Pada 2017, Kepala Kepolisian Tito Karnavian menandatangani kesepakatan bersama dengan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Kedua lembaga sepakat untuk berkoordinasi dalam melindungi kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Namun tetap saja hal ini tidak mengubah pelayanan kepolisian di tingkat dasar. Polisi membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memidanakan sebuah produk jurnalistik meski di saat yang sama, ada aturan khusus yang berlaku untuk profesi dan produk pers.

Seharusnya, saat menerima aduan tentang pers, kepolisian mengarahkan penyelesaian perkara lewat UU Pers. Dengan demikian, masyarakat akan terbiasa menggunakan jalur tepat saat bersengketa dengan pers.

Dengan dorongan dari kepolisian, pers Indonesia akan semakin profesional dalam bekerja. UU Pers pun benar-benar berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi pers dari upaya pembungkaman.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...