Unduh Aplikasi

Pasal Karet Hak Angket

Pasal Karet Hak Angket
Ilustrasi: 123rf

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mungkin datang ke Aceh dengan tongkat magic. Sepekan setelah dia meninggalkan Aceh, tensi hubungan antara Pemerintah Aceh, khususnya dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, semakin lentur. 

Agenda-agenda yang sempat mangkrak kini bergulir kembali. Rapat pembahasan pengesahan qanun pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2019 disahkan. Tak ada penolakan. Semua fraksi di DPR Aceh menyetujui laporan Nova. 

Mudahan-mudahan hal ini juga terjadi dalam pembahasan APBA Perubahan 2020. Meski waktunya mepet, namun dengan dukungan dari dua pihak yang sama-sama ingin mencari solusi bagi rakyat Aceh, urusan anggaran perubahan ini dapat diselesaikan. 

Demikian juga pembahasan calon Wakil Gubernur Aceh. Mudah-mudahan partai pengusung tak perlu berlama-lama menentukan sosok yang mendampingi Nova hingga 2022 nanti. Sepanjang semua pihak berkeinginan untuk mencari jalan tengah, alih-alih mengedepankan ego, tentu urusan ini dapat segera selesai. 

Satu hal yang mengganjal dari tensi yang mereda ini adalah hak angket. Memang sesuai aturan, jumlah pengusung hak angket ini tidak mencukupi kuorum. Fraksi pengusung hak angket butuh sedikitnya lima suara untuk melanjutkan agenda mereka.

Namun pembatalan hak angket jangan digantung. DPR Aceh harus berani memberikan kepastian agar hak angket tak jadi pasal karet. DPR Aceh harus memastikan babnya dilanjutkan atau ditutup. 

Dan karena itu, mumpung sedang mesra, agenda ini ditutup saja. DPR Aceh harus mengubur rencana mereka mengusung hak angket ini. Kalau dipaksakan pun tidak ada untungnya. Yang ada hanya gaduh. Energi masing-masing pihak terkuras, sementara waktu tersisa semakin pendek. 

Seperti yang disampaikan oleh Irfanussir, juru bicara hak angket DPR Aceh, Badan Musyawarah DPR Aceh belum melaksanakan rapat lanjutan menentukan nasib agenda itu. Namun dia tetap menekankan aturan ini akan dibahas sesuai mekanisme. Namun DPR Aceh juga harus bisa memastikan kekuatan-kekuatan di luar parlemen untuk tidak mengaduk-aduk lagi urusan ini. 

Pembatalan hak angket tidak akan membuat DPR Aceh kehilangan muka. Bahkan mereka akan mendapatkan pujian karena bertindak logis. Memaksakan agar agenda ini terus bergulir di saat persyaratan tak mencukupi malah menimbulkan cibiran bagi pengusung hak angket. 

Ada agenda besar di depan mata; pembahasan APBA-P 2020. Dua pihak ini harus benar-benar fokus agar tidak ada pihak yang dirugikan karena pembahasan yang molor.

Pikirkan juga kesulitan para aparatur sipil negara yang mengurusi dokumen-dokumen pertanggungjawaban. Ini bukan perkara mudah. Jangan sampai mereka jadi korban, bahkan menjadi korban jiwa, seperti petugas PPS pada pemilu lalu. 

Komentar

Loading...