Unduh Aplikasi

Pasal di UUPA Terus Dicabut, Referendum Solusinya

Pasal di UUPA Terus Dicabut, Referendum Solusinya
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Himpunan Pelajar mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Abulyatama Aceh mengatakan masyarakat Aceh harus melakukan referendum apabila Pemerintah Pusat terus menerus membohongi Aceh.

Ketua Hipmasil Aidil Adha mengatakan Pemerintah Pusat selama ini telah mencabut beberapa pasal dalam Undang-undang Pemerintah Aceh. Sehingga kewenangan Aceh semakin lemah.

"Langkah ini tidak bisa dibiarkan, dan Aceh terus dibohongi, apabila ini tetap dilakukan rakyat Aceh minta Referendum. Untuk apa wewenang rakyat Aceh yang tertuang dalam UUPA diberikan, tapi hanya sekedar catatan untuk dipelajari dan dikenang," kata Aidil Adha, Selasa (24/10).

Apa yang sudah diberikan ke Aceh akhirnya dicabut satu persatu. Sehingga menyakibatkan kewenangan Aceh melemah, dan bahkan selalu berbenturan dengan UUD 45 dan UU lainnya di Pemerintah pusat.

"Ini adalah bentuk pembohongan oleh Pemerintah Pusat, kami minta referendum apabila Pemerintah Pusat tidak menghargai Aceh dan memenuhi janjinya dalam perdamaian antara RI dan GAM yang mana tertuang dalam UUPA dan MoU Helsinki," tegasnya.

Menurutnya permasalahan UUPA harus dilakukan dialog antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

"Yang sangat kami sayangkan hari ini sikap Pemerintah Aceh yang kembali diam seolah-olah UUPA kepentingan kelompok. Kenapa tidak Pemerintah Aceh dan elemen sipil untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat Aceh, bukan hanya sebatas UU Pemilu melainkan UUPA secara menyeluruh. Coba kita pelajari bersama sama," jelasnya.

Sementara itu, Ketua BEM Hukum Unaya Mukhsin mengatakan referendum adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan UUPA. Pasalnya hampir setiap tahun satu persatu pasal-pasal dalam UUPA dicabut.

"Contoh adalah hak Aceh mengibarkan bendera bulan bintang yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh, namun pemerintah pusat menghentikan bendera Aceh yang telah di sahkan. Kemudian nara pidana dilarang mencalonkan diri dalam pilkada, namun MK mengabulkan pencalonannya sebagai kandidat, dan pasal 8 Ayat 2 setiap hal yang berkaitan dengan Aceh, Pemerintah Pusat harus koordinasi dengan DPRA, tapi tidak berfungsi. Dan ada beberapa hal lainnya kewenangan Aceh yang dilanggar oleh Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Ia menilai Pemerintah Pusat sampai sekarang masih memandang UUPA setara dengan UU Pemerintah Daerah. Yang harus dipahami adalah UUPA kesepakatan dan kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM.

"Pemerintah pusat lupa dengan janjinya. Begitu juga dengan Pemerintah Pusat di bawah Presiden Jokowi-JK berjanji merealisasikan UUPA, tapi berbanding terbalik, malah membuat rakyat Aceh tersakiti," tegasnya.

Komentar

Loading...