Unduh Aplikasi

Partai Politik Rasa Militer

Partai Politik Rasa Militer
Ilustrasi: spring kelly

PARA pengurus partai nasional di Aceh boleh berkata apa saja yang mereka mau terkait Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2022. Dan sebagian mereka menyatakan dukungan terhadap amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut. 

Namun yang jadi masalah, pernyataan para pengurus partai politik nasional di Aceh itu tidak sejalan dengan apa yang ditunjukkan pengurus mereka di pusat. Seharusnya pernyataan yang sama juga keluar dari pusat kekuasaan partai politik ini di Jakarta. 

Minimal, para pengurus partai politik nasional di Aceh meminta pengurus pusat mereka untuk satu suara terkait Pilkada Aceh 2022. Bahwa pilkada di Aceh harus mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai aturan yang berlaku khusus di Aceh.

Para pengurus daerah di Aceh juga seharusnya mampu meyakinkan pengurus pusat mereka di Jakarta untuk melobi Presiden Joko Widodo dan meminta keistimewaan yang ada di Aceh itu harus berjalan. 

Keseragaman atau keserentakan bukan harga mati. Untuk apa seragam tapi mematikan semua “warna” yang seharusnya dijaga dan dijamin haknya oleh konstitusi.

Pengurus partai politik nasional di Aceh juga harus lebih mampu meyakinkan pengurus pusat mereka bahwa Pilkada Aceh dan aturan-aturan lain yang ada di dalam UUPA itu adalah sebuah keharusan untuk dijalankan secara utuh. Aturan itu tidak bisa diubah sesuka hati sesuai selera partai penguasa dan koalisi mereka. 

Memang saat ini terjadi perdebatan soal regulasi. Di sinilah peran pengurus partai politik nasional di daerah. Mereka harus membawa suara daerah alih-alih membebek dengan instruksi dari pusat. Para pengurus partai politik itu adalah representasi demokrasi di negeri ini. Semua harus mengedepankan musyawarah, bukan komando.

Komentar

Loading...