Unduh Aplikasi

Partai Politik Bukan Institusi Militer

Partai Politik Bukan Institusi Militer
Ilustrasi: Cornell University.

SELURUH ketua partai politik di Aceh harus memberikan perhatian kepada urusan yang satu ini: demokratisasi. Alih-alih menjadi representasi demokrasi, banyak partai politik di Aceh dikelola dengan sangat sentralistik. 

Seperti yang dialami oleh Partai Nanggroe Aceh. Partai yang dipimpin oleh bekas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini mulai mendapat perlawanan setelah kader partai itu menganggap pimpinan partai menentukan sosok calon wakil gubernur dengan tidak demokratis. 

Protes teranyar datang dari Sekretaris Komisi Pengawas Partai (KPP) PNA, Tgk Abrar Muda. Dia menyebut penetapan Sayuti Abubakar sebagai calon wakil gubernur sisa periode 2017-2022 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Penentuan nama Sayuti tidak dimusyawarahkan. Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi, sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal, meneken surat rekomendasi nama Sayuti kepada Gubernur Aceh untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 

Keputusan ini tentu sangat berpotensi merusak keutuhan partai. Apalagi, partai ini baru saja sembuh dari dualisme kepemimpinan. Kisruh ini bukan tak mungkin akan melebar. Semua hanya karena hasrat mengusulkan calon wakil gubernur yang tidak disalurkan dengan benar. 

Partai politik juga kerap mengabaikan proses demokrasi dan regenerasi yang vital bagi kehidupan partai. Saluran-saluran pemilihan yang demokratis ditutup. Menghapuskan kans kader potensial dan didukung masyarakat untuk memimpin. 

Sebagai gantinya, muncul kandidat-kandidat karbitan yang muncul dari antah berantah. Belum lagi, muncul pula praktik pemilihan secara aklamasi yang sedianya adalah penentuan pemimpin di forum yang resmi. 

Di tengah buruknya kinerja partai politik, praktik-praktik seperti ini akan memperburuk demokrasi. Masyarakat yang memantau kondisi ini akan semakin apatis karena tak peduli seberapa besar dukungan kepada partai politik, yang mereka terima hanya praktik monopoli kekuasaan. 

Belum terlambat bagi para pemimpin PNA untuk mengubah keputusan. Setidaknya, mereka harus mengedepankan semangat demokrasi. Mereka juga harus memastikan bahwa tidak ada kooptasi suara karena partai politik itu bukan institusi militer.

HUT Pijay

Komentar

Loading...