Unduh Aplikasi

Partai Demokrat Minta Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Dilaksanakan

Partai Demokrat Minta Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Dilaksanakan
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. Foto: Dok Partai Demokrat.

JAKARTA - Partai Demokrat meminta agar Pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tidak digabung dengan Pileg dan Pilpres 2024. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada AJNN, Minggu (17/1).

Menurut Herzaky ada tiga pertimbangan besar terkait tidak perlu digabungnya Pilkada 2022 dan 2023 dengan Pileg dan Pilpres 2024. Pertama, Pilkada bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024 akan menciptakan beban teknis pemilihan berlebih bagi penyelenggara pemilu.

Hal itu menurutnya terbukti ketika baru Pileg dan Pilpres saja yang disatukan pada tahun 2019 lalu, telah memakan korban 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. 

"Petugas meninggal dan sakit ini tidak lepas dari rata-rata beban kerja petugas yang sangat tinggi sebelum, selama, dan sesudah hari pemilihan,” ujar Herzaky.

Seperti tercantum pada Pasal 201 Ayat 8 UU No.10/2016, Pemilu diselenggarakan pada bulan April, sedangkan pilkada pada November 2024. Meskipun pemungutan suara Pemilu dan Pilkada pada 2024 direncanakan tidak bersamaan harinya, namun menurut Herzaky semua tahapannya akan beririsan satu sama lain. Hal ini tentu saja akan membuat beban petugas semakin berlipat. 

"Tragedi meninggalnya ratusan petugas pada Pileg dan Pilpres 2019, sangat mungkin berulang, bahkan memunculkan korban berlipat ganda, jika Pilkada dipaksakan dilaksanakan serentak dengan Pileg dan Pilpres pada 2024,” ujar Herzaky menegaskan.

Pertimbangan kedua, munculnya permasalahan akibat pejabat kepala daerah yang terlalu lama menjabat jika daerah-daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2022 dan 2023 baru akan melaksanakan pilkada pada tahun 2024, sesuai dengan Pasal 201 Ayat 9 UU No. 10/2016. 

“Penjabat kepala daerah ini tidak dapat mengambil keputusan strategis, sedangkan kita tidak pernah tahu apakah tahun 2022 dan 2023 nanti isu pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang kita alami saat ini sudah berakhir,” lanjutnya.

Dengan adanya kepala daerah definitif hasil pemilu, kebijakan strategis pro rakyat untuk mengatasi pandemi Covid-19 maupun dampak ekonomi yang menyertai, dapat diambil. 

“Ketiadaan kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang cukup panjang (satu-dua tahun) seperti skenario di UU No. 10 Tahun 2016 pun, mencederai demokrasi,” tegas Herzaky.

Hal ketiga, pertimbangkan faktor politik gagasan. Pengalaman Pemilu 2019, kampanye legislatif tenggelam oleh riuh rendahnya Pemilu Presiden. Perdebatan visi-misi di tingkat Pileg, Pilpres, dan Pilkada akan tumpang tindih. Isu Pilkada akan tenggelam jika pelaksanaannya berdekatan dengan Pileg dan Pilpres 2024. Proses kompetisi pun sangat kompleks. 

"Hal ini bisa memicu tindakan-tindakan ilegal laiknya politik uang, politisasi sara, dan politik identitas secara terstruktur, sistematis, dan masif, demi kemenangan semata,” ujar Herzaky menjelaskan.

Partai Demokrat juga berkepentingan agar revisi UU Pemilu ini semakin memenuhi prinsip-prinsip keadilan politik bagi Indonesia ke depannya. 

“Pertama, untuk Pilpres, Partai Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin,” ujar Herzaky.

Di sisi lain menurut Herzaky, mengentalnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat hanya memiliki dua calon presiden pada tahun 2014 dan 2019, bisa dicegah untuk terjadi kembali di tahun 2024. 

Memang, kata Herzaky, rekonsiliasi di tingkat elit sudah dilakukan pasca Pilpres, tetapi luka mendalam di masyarakat, terutama kalangan akar rumput, sudah terlanjur dalam dan sulit untuk dipulihkan. Kondisi seperti ini tentunya sangat tidak sehat untuk demokrasi Indonesia. 

"Sangat lah jahat jika ada pihak-pihak yang memilih mempertahankan polarisasi dan keterbelahan masyarakat dengan memaksakan kembali hanya ada dua capres di Pilpres 2024 demi kekuasaan semata,” lanjutnya.

Partai Demokrat berharap parpol-parpol lain yang benar-benar pro demokrasi dan pro rakyat, sama-sama berusaha memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini. 

Kedua, Partai Demokrat belum melihat urgensi dari peningkatan ambang batas parlemen. Peningkatan ambang batas parlemen, hanya akan membuat semakin banyak suara rakyat yang terbuang sia-sia. Merujuk pada Pileg 2014, jika ambang batas parlemen dinaikkan ke 5 persen saja, maka akan ada 19,8 juta suara yang terbuang sia-sia, meningkat dari 13,5 juta suara dengan ambang batas 4 persen yang kemarin berlaku.

Sedangkan jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen, maka PAN yang memiliki 6,84 persen suara (9,5 juta suara) dan PPP yang memiliki 4,52 persen suara (6,3 juta), tidak akan lolos.

"Berarti, akan ada 29 juta suara sah yang bakal terbuang atau menjadi wasted vote. Ini setara seperlima suara sah di tahun 2019,” ujar Herzaky.

Peningkatan ambang batas parlemen pun menurut Herzaky, bisa memberangus keberagaman dan keterwakilan masyarakat di parlemen. Adanya tokoh-tokoh potensial yang memiliki komitmen tegas dan jelas dalam memperbaiki kehidupan politik, memiliki ide-ide alternatif, tidak berhasil masuk parlemen karena parpolnya terjegal ambang batas parlemen yang terlalu tinggi. 

“Mesti diingat, masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Unsur keberagaman dan keterwakilan ini seharusnya menjadi semangat utama dalam menentukan ambang batas parlemen,” katanya.

Partai Demokrat juga meminta revisi UU Pemilu ini tidak memberangus keberadaan partai lokal. 

“Keberadaan partai lokal harus tetap dipertahankan, karena merupakan hasil kesepakatan damai bersama antara pemerintah Indonesia dan GAM, yang tertuang dalam MoU Helsinki,” pungkasnya. 

Komentar

Loading...