Unduh Aplikasi

Partai Demokrat Aceh Minta Jangan Ada Yang Mendikte KPK

Partai Demokrat Aceh Minta Jangan Ada Yang Mendikte KPK
Ketua Badan Advokasi Hukum DPD Partai Demokrat Aceh, Hendry Rachmadhani. Foto: IST.

BANDA ACEH - Ketua Badan Advokasi Hukum DPD Partai Demokrat Aceh, Hendry Rachmadhani menyebutkan bahwa pemeriksaan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan swasta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak beberapa hari yang lalu di Aceh telah dipolitisir oleh oknum tertentu.

Oknum tersebut menurut Hendry ingin mengarahkan dan mendikte kerja KPK di Aceh. jika hal ini terus dibiarkan maka menurut Hendry, dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih kata Hendry, dirinya menduga adanya upaya mengadu domba Rakyat Aceh dengan Pemimpinnya yang dikait-kaitkan dengan kehadiran KPK di Aceh, 

Mantan Ketua Umum HMI Kota Banda Aceh ini juga menilai ulah sejumlah oknum yang mempolitisir kerja penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dengan mengiring opini dan maksud menyerang kehormatan Ketua Demokrat Aceh, Nova Iriansyah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 

"Karena kita hidup di negara hukum dan berpegang pada azas equality before the law, dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum," ujar Hendry dalam keterangan pers kepada AJNN, Kamis (24/6/2021) di Banda Aceh.

Pihaknya, kata Hendry memperingatkan kepada sejumlah oknum tersebut untuk dapat menghormati kerja kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Serta tidak bereaksi berlebihan, dengan melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat merusak perdamaian di tengah masyarakat Aceh.

Apalagi kata Hendry, sampai melakukan fitnah dengan aksi vandalisme di ruang publik. Selain merusak keindahan sarana umum, tindakan  tersebut jelas akan merugikan masyarakat banyak.  

"Karena kita percaya bahwa KPK akan bekerja secara transparan dan profesional untuk tujuan keadilan,"  pungkasnya.

Komentar

Loading...