Unduh Aplikasi

Panwaslih Aceh Tengah: Apapun Keputusan DKPP Terhadap Ketua KIP Kami Hormati

Panwaslih Aceh Tengah: Apapun Keputusan DKPP Terhadap Ketua KIP Kami Hormati
Komisioner Panwaslih kabupaten Aceh Tengah. Foto: acehtengah.bawaslu.go.id

ACEH TENGAH - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten Aceh Tengah Vendio Ellafdi mengatakan bahwa apapun keputusan terkait pengaduan mereka Dewan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah, khususnya untuk perkara yang melibatkan ketua KIP akan mereka hormati.

" Kami sudah diberitahukan oleh pihak DKPP terkait sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu besok. Namun kami tidak mengetahui apa yang akan diputuskan besok," ujar Vendio Ellafdi, kepada AJNN, melalui sambungan telepon, Selasa (4/2) di Takengon.

Baca: Besok DKPP Bacakan Putusan, Ini Tanggapan Ketua KIP Aceh Tengah

Panwaslih Aceh Tengah secara kelembagaan menyampaikan bahwa segala sesuatu dalam persidangan harus diuji. Panwaslih sendiri sudah mengajukan semua alat bukti. Terkait apakah ucapan ketua KIP hanya " Seloroh" atau bukan Vendio berpendapat biarlah hasil sidang yang membuktikan dan menyerahkan kepada pihak DKPP untuk memberikan putusan yang sesuai.

"Kalau memang tidak terbukti maka nama baik mereka harus di rehabilitasi, namun jika terbukti tentu ada sanksi, yang pasti kami sudah memberikan keterangan kepada pihak DKPP untuk perkara ini," ujar Vendio.

Panwaslih Aceh Tengah sebenarnya sudah membuka diri terkait perkataan tidak pantas di grup WhatsApp oleh ketua KIP Aceh Yunadi, Panwaslih menurut Vendio siap untuk menerima klarifikasi pembelaan diri dari Yunadi. Namun sampai keputusan pleno diambil untuk melaporkan ke DKPP pihak KIP tidak datang secara kelembagaan.

"Bisa saja kita sebagai manusia khilaf, tapi anggota Panwaslih bertugas atau bekerja atas nama lembaga bukan tugas pribadi, sehingga apabila itu disampaikan atas nama lembaga, alangkah baiknya disampaikan kepada kami bahwa itu tidak disengaja. Namun sampai kami melakukan pleno, pihak KIP tidak datang. Keputusan untuk mengadukan hal tersebut juga setelah melakukan konsultasi dengan pihak Bawaslu provinsi," ungkap Vendio.

Pengaduan mereka ke DKPP juga dilakukan setelah hasil pleno menyimpulkan bahwa syarat formil dan materilnya sudah cukup dan pasal yang dilanggar sudah ada.

Dalam berita AJNN sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 313-PKE-DKPP/X/2019 di Ruang Sidang Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (26/11/2019).

Dikutip dari laman DKPP.go.id. Perkara ini diadukan oleh tiga orang Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Vendio Ellafdi (Anggota merangkap Ketua), Maryeni dan Darmawan Putra. Mereka mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah, Yunadi HR.

Yunadi diadukan karena diduga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas saat menjawab pertanyaan dari Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Maryeni, yang juga berstatus sebagai Pengadu II dalam perkara ini.

Maryeni sendiri saat itu bertanya perihal tidak adanya keputusan penetapan kursi dan keputusan penetapan calon terpilih yang diserahkan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah usai diadakannya Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Tengah, pada 14 Agustus 2019. Pertanyaan tersebut dilontarkan Maryeni beberapa jam usai kegiatan melalui pesan singkat dalam grup What’s App.

Ketua Panwaslih Vendio Ellafdi dalam persidangan tersebut menyampaikan bahwa Ketua KIP Aceh Tengah Yunadi HR, menjawab WA dalam Group PANWAS-KIP dengan kata-kata yang tidak pantas dalam Bahasa Gayo.

Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah sendiri berlangsung pada pukul 11.30 hingga 14.30 WIB. Sedangkan percakapan dalam Group WA tersebut berlangsung sejak 15.59 hingga 16.50 WIB.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP, Dr. Harjono selaku Ketua majelis bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh sebagai Anggota majelis, Nyak Arief Fadhillah Syah (unsur Panwaslih) dan Muklir (unsur masyarakat).

Yunadi sendiri menyebutkan bahwa kata kata yang sampaikan dalam grup WhatsApp tersebut dipicu oleh sebuah kalimat dari Maryeni yang dianggapnya bernada sindiran.

Yunadi, menyebutkan bahwa ucapan kasar tersebut merupakan bentuk keakraban dan menunjukkan relasi antara komisioner KIP dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sudah sangat dekat satu sama lain.

Sebagaimana diketahui, ucapan kasar yang diucapkan oleh Yunadi sebagai reaksi dari pertanyaan Maryeni adalah “kemeh” dan “put nasu”. Yunadi juga mengatakan kalau dalam beberapa kali bertemu antara Panwaslih dan KIP Aceh Tengah kerap bercanda dan menggunakan kata-kata yang kurang lebih seperti itu.

Sementara itu, Maryeni menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyindir Yunadi dalam percakapan tersebut. Menurutnya, pertanyaan beserta kalimat lanjutan yang dilontarkan dalam Group WA tersebut ditujukan untuk mengingatkan KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Maryeni pun membantah dalih Yunadi dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan kata-kata yang digunakan oleh Yunadi untuk bercanda kepada komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

Komentar

Loading...