Unduh Aplikasi

Panwaslih Aceh: Laporkan PNS Berpolitik

Panwaslih Aceh: Laporkan PNS Berpolitik
Ilustrasi.

BANDA ACEH – Panitia Pengawas Pemilihan Aceh siap menerima laporan terkait pegawai negeri sipil (PNS) terlibat politik praktis di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Kita akan terima laporan itu. Tidak mesti ke Banda Aceh. Laporkan ke pengawas kecamatan, insya Allah kami tindak lanjuti. Jika petugas tidak menindaklanjuti laporan, akan kami ambil tindakan (sanksi),” Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Ismunazar, kepada AJNN, Rabu (2/11).

Agar laporan segera ditindaklanjuti, kata Ismunazar, masyarakat perlu mengantongi bukti keterlibatan pegawai negeri yang diduga terlibat. Dengan demikian, Panwaslih dapat menerima laporan pelanggaran administrasi, melaksanakan, mengkaji laporan dan temuan serta mengeluarkan rekomendasi dan menyelesaikan sengketa pemilihan.

“Khusus untuk laporan pelanggar aturan tentang aparatur sipil negara, kami akan melaporkan ke atasannya. Apakah yang bersangkutan mengambil cuti atau tidak selama mengikuti kegiatan politik,” kata Ismunazar. “Rekomendasi terkait ini kami tindak secepatnya.”

Panwaslih, kata Ismunazar, berkewajiban menjamin keadilan kepada siapa saja, termasuk masyarakat yang memberikan laporan pelanggaran. Dia juga mengimbau masyarakat melaporkan pelanggaran lain selama pelaksanaan Pilkada 2017 kepada Panwaslih.

Negara melarang pegawai negeri sipil untuk berpolitik. Bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pilkada.

Aturan lain yang melarang adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Aturan itu menyebutkan larangan seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun berkampanye langsung. Setiap keterlibatan akan dijatuhi sanksi. “Sanksinya dapat diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Ismunazar.

Komentar

Loading...