Unduh Aplikasi

Pantai Tercemar Batu Bara, DPRA Minta Pemkab Aceh Barat Panggil PLTU

Pantai Tercemar Batu Bara, DPRA Minta Pemkab Aceh Barat Panggil PLTU
Anggota DPRA, Tarmizi SP. Foto: Ist

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi SP meminta Pemerintah Aceh Barat untuk memanggil pihak Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pasalnya pencemaran batu bara di sepanjang Pantai Peunaga Rayeuk, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sudah sangat meresahkan.

Tarmizi SP, yang merupakan putra asli Aceh Barat itu mengungkapkan hasil uji laboratorium tentang limbah batu bara di sepanjang Pantai Peunaga Rayeuk yang dilakukan oleh DLH Aceh Barat membuktikan bahwa limbah itu adalah milik PLTU.

Bahkan, Tarmizi juga sejak awal menduga batu bara yang sudah tercemar itu milik PLTU, karena kapal tongkang pengangkut batu bara yang terbalik pada tahun lalu adalah milik PLTU.

"Saya sudah hubungi Kepala DLH Aceh Barat, dan benar sudah dilakukan uji lab bulan lalu. Namun untuk memastikan kembali, nanti bisa diuji lab bersama dengan sangat transparan dan disaksikan oleh keduanya juga Pemerintah Aceh Barat," kata Tarmizi SP kepada AJNN, Jumat (29/11).

Baca: GPMPL Gelar Aksi Minta PLTU Tanggung Jawab Limbah Batubara di Bibir Pantai

Selain itu, Tarmizi juga mengaku heran dengan PLTU yang belum memakai batu bara milik PT Mifa Bersaudara. Semetara, PLTU masih mengimpor batu bara yang berasal dari luar Aceh, padahal PT Mifa Bersaudara berada di sebelah pabrik PLTU,

Kalau alasannya teknis, seharusnya PLTU beli batu bara dari PT Mifa, jika alasannya rendah kalori maka bisa di mix atau ada strategi lain sehingga tidak perlu lagi impor batu bara dari luar," ujarnya.

Menurutnya masyarakat tidak ingin mendengar alasan teknik apapun yang disampaikan oleh PLTU, tapi yang diinginkan masyarakat adalah batu bara tersebut jangan ada lagi di laut dan tidak mencemari lingkungan serta menganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah di laut.

"Selama ini batu bara yang tidak bertuan itu selalu mencemari lingkungan perairan. Kami juga akan panggil PLTUsetelah terbentuk Alat Kelengkapan Dewan untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab," ujarnya.

Komentar

Loading...