Unduh Aplikasi

Panik Tiket Piknik

Panik Tiket Piknik
Ilustrasi: thai to english fiction

Oleh Wen Genali*

DALAM sepekan ini, harga tiket pesawat terbang dari dan ke Aceh naik daun. Bukan hanya karena harga melambung tinggi, juga karena banyak orang ikut mengurusi soal tiket ini. Para pakar angkat bicara soal ini. Bahkan Gubernur Aceh rela menyurati pihak berwenang agar menurunkan harga tiket.

Kabar harga mahal tiket pesawat ini saya dengar dari seorang teman beberapa pekan lalu. Dia adalah seorang sarjana kehutanan di Darussalam. Pria asal Ngada, Nusa Tenggara Timur, ini “menyerah” tinggal di Banda Aceh karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak dan istri padahal usianya sudah kepala tiga.

Dia juga bukan tak punya uang untuk membeli tiket. Namun rute penerbangan dari Banda Aceh-Kuala Lumpur (Malaysia)-Denpasar jauh lebih murah ketimbang penerbangan yang disediakan maskapai domestik. Dia hanya perlu mengurus paspor. Gabungan harga tiket dan paspor ini tetap jauh lebih murah ketimbang menggunakan maskapai asal Indonesia. Dari Denpasar, dia tinggal menggunakan bus yang biayanya jauh lebih murah. Sisanya buat modal usaha di kampung. 

Kenaikan harga ini juga tak jadi masalah bagi dia. Dia punya banyak pilihan moda transportasi. Toh selama ini dia tak pernah naik pesawat. Saat datang ke Banda Aceh, dia menggunakan jalur darat. Dari Ngada ke Denpasar dia menumpang truk barang. Bersambung dari Denpasar ke Surabaya menggunakan bus. Demikian juga perjalanan Surabaya-Jakarta-Medan-Banda Aceh. “Ini rezeki bang, paling nanti di Kuala Lumpur update status sebentar sebelum terbang ke Denpasar. Kapan lagi,” itu katanya kepada saya, tanpa beban.

Kenaikan harga tiket ini adalah sebuah kewajaran di negara yang tak lagi memiliki harga diri. Harga tiket hanyalah salah satu bukti bahwa negara tak pernah benar-benar melindungi harkat rakyatnya. Beberapa waktu lalu, kita masih merasakan mahalnya tarif telepon seluler yang ternyata dikatrol oleh para penyedia jasa telekomunikasi. Setelah ribut-ribut, barulah harganya diturunkan, persis seperti kasus harga tiket pesawat terbang.

Hanya sebagai kecil masyarakat Aceh yang merasakan dampak kenaikan harga tiket pesawat. Namun karena terlalu dibesar-besarkan, kenaikan harga ini seolah-olah menjadi bencana besar. Masyarakat di kampung-kampung, mereka yang berpenghasilan pas-pasan--dan jumlah mereka adalah mayoritas--tak mempermasalahkan kenaikan tarif ini. Bahkan jika harga itu naik berkali-kali lipat. Toh mereka tetap beraktivitas tak lebih dari 25 kilometer per hari.

Yang menjadi masalah bagi mereka adalah saat premium, bahan bakar yang disubsidi negara, tak tersedia di stasiun pengisian bahan bakar. Mereka dipaksa menggunakan pertalite dan membayar lebih mahal karena pasokan premium dibatasi. Antrean kendaraan mengular sesaat setelah truk pengangkut premium mengantarkan jatah ke SPBU. Dan negara terus membiarkan hal ini terjadi.

Negara juga lebih suka membangun jalan tol di Aceh ketimbang membangun ruas jalan lebih besar di sepanjang pantai barat dan selatan. Janji membangun terowongan menembus badan Gunung Geureutee tinggal janji, selebihnya dusta. Padahal, ketimbang membangun jalan tol, pemerintah lebih baik menambah daya tampung jalan Banda Aceh ke Aceh Singkil yang menjadi nadi masyarakat di daerah itu.

Karena semua dipandang sebagai bisnis, jadilah kebijakannya kebijakan dagang. Semua di negeri ini dijadikan urusan bisnis. Semua harus mendatangkan keuntungan balik ke negara. Bahkan di tingkat layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Saat hutan butuh penjagaan maksimal agar tak rusak, para pengambil kebijakan malah mengesampingkan hal ini karena menilai tak ada keuntungan dari tindakan itu. Saat banjir datang, masyarakat miskin yang tak bisa memilih tempat tinggal bebas banjirlah yang menderita. Mereka menjadi lebih miskin. Dan para pejabat pun asyik menyalurkan bantuan dari kas negara seolah-olah pahlawan. 

Beras, jagung, kacang kedelai, buah-buahan, bawang, semua diimpor dengan alasan yang dibuat logis meski negara ini memiliki lahan dan tenaga kerja yang siap menggarap. Jalan tol dibangun dengan alasan untuk mengurangi kemacetan, padahal kewajiban negaralah menyediakan bahan kebutuhan itu setiap saat. Termasuk membangun jalan yang lebar agar rakyat tak harus masuk ke jalan tol hanya untuk menghindari macet dan menikmati perjalanan yang nyaman.

Negara dan para penyelenggaranya memiliki tiga kewajiban terhadap rakyatnya. Pertama menjaga harta benda rakyat, kedua menjaga marwah rakyatnya, dan ketiga menjaga nyawa rakyatnya. Tapi di tiga hal itu, negara tak berfungsi. Bahkan saat berlaku seperti perusahaan, negara malah memperlakukan konsumennya; rakyat, dengan sangat buruk.

Dari sisi kualitas, banyak produk buruk beredar di pasar, tanpa kehadiran pemerintah sebagai pengendali kontrol kualitas. Bahkan untuk tingkat paracetamol, produk yang dibeli di Malaysia jauh lebih berkualitas ketimbang produk yang beredar di pasar dalam negeri. Eh, saat ditemukan cacing dalam 28 produk ikan kaleng, menteri yang seharusnya melindungi malah menyebut cacing itu sebagai protein.

Negara ini kehilangan hakekat. Alih-alih berbisnis dengan negara lain, negara malah berbisnis dengan rakyatnya. Rakyat dipaksa menjadi pasar yang tak boleh menolak harga. Semua telah dipatok sesuai selera dan keuntungan yang didapat dari “transaksi kebijakan”. Tak heran jika harga-harga di negeri ini selangit. Termasuk ongkos pesawat terbang.

Tapi urusan yang terakhir ini pun kita tak perlu terlalu ribut. Karena jelas sekali pemerintah berpihak pada maskapai ketimbang penumpang. Toh yang menikmati penerbangan adalah pejabat dan pegawai negeri yang seluruh perjalanannya dibiayai oleh negara. Atau pekerja di lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat. Atau politikus dan pengusaha yang memiliki akses penuh terhadap kantong anggaran. Semua dibiayai dengan uang proyek atau program. Tak ada masalah.

Kenaikan harga tiket ini tidak akan berpengaruh besar bagi Aceh. Di sektor pariwisata, tak banyak warga Indonesia yang mau datang ke Aceh secara khusus. Selama ini, yang banyak berkunjung ke Aceh adalah wisatawan asal Sumatera Utara dan mereka menggunakan transportasi darat, kendaraan pribadi atau bus, yang jaraknya hanya semalam perjalanan. Adapun yang datang lewat udara adalah wisatawan asal Malaysia yang tetap bisa terbang dengan ongkos pesawat terbang murah.

Kenaikan harga tiket pesawat terbang mungkin berpengaruh tapi tak separah dampak ketiadaan pupuk saat musim tanam tiba. Karena itu, alangkah lebih baik jika pelaksana gubernur menginventarisir juga kesulitan yang dirasakan oleh rakyat kecil di Aceh--seperti banjir yang berulang di musim hujan dan kekeringan di saat kemarau karena hidup di sekeliling hutan dan ekosistem yang rusak--dan melayangkan surat kepada kementerian terkait agar mau peduli dengan nasib mereka. Kalau bukan gubernur yang melindungi, kepada siapa lagi rakyat kecil mengadu. Jangan cuma urusan tiket piknik semua latah dan panik.

*) Penulis adalah wartawan

Komentar

Loading...