Unduh Aplikasi

Pandemi, Literasi Kesehatan, dan Masa Depan Kesehatan Publik

Pandemi, Literasi Kesehatan, dan Masa Depan Kesehatan Publik
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Kebodohan atau tepatnya ketidaktahuan sesorang tentang kesehatan secara umum, apalagi secara khusus, bukanlah monopoli orang miskin, tidak sekolah, tidak menonton TV atau mendengar radio. Hal itu bisa saja menjadi milik orang hebat, kaya, terdidik, bahkan pemimpin negara adi kuasa dunia seperti AS. Ingat saja, beberapa bulan yang lalu ketika Presiden Trump memberikan pernyataan bahwa disinfectan-cairan pembunuh kuman dapat diinjeksi kepada manusia untuk mengatasi Covid-19.
 
Seluruh dunia shock, tak menyangka begitu bodohnya seorang presiden AS yang dipilih rakyat untuk melindungi mereka tidak bisa membedakan antara  carian kimia pembunuh kuman  dengan obat mujarab lain yang dapat disuntik untuk mengatasi Covid-19.  Bagaimana mungkin seorang presiden AS yang lahir, besar, dan hidup di kota New York, MBA sekolah bisnis prestesius dunia Wharton School, Universitas Pensylvania, pebisnis property hebat, amat rendah pengetahuannya tentang Covid-19.
 
Dalam keadaan hantaman pandemi yang demikian hebat,  untuk ukuran seorang presiden AS yang semestinya dikelilingi oleh ilmuwan dan pembantu yang sangat menguasai tentang penyakit itu, toh Trump tetap saja tidak tahu apa-apa  dan membuat “aib nasional” AS di mata dunia. Bagaimana tidak malu. Bayangkan ia menganjurkan suntikan cairan disinfectan yang tidak lebih dari campuran air dengan bahan kimia tertentu- di Aceh umumnya digunakan bahan pencuci, cairan byclean yang dicampur dengan air dengan 1 banding 10.
 
Ketidaktahuan seperti yang dipertontonkan Donald J. Trump itu juga sangat banyak dijumpai di kalangan penduduk AS. Kejadian itu juga menjadi sampel untuk menjadi pantulan  tentang tingkat pengetahuan publik AS tentang penyakit dan mungkin juga berbagai informasi umum lainnya yang menyangkut dengan penyakit menular, penyakit degeneratif, penyakit mental, kesehatan mulut, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan kesehatan. Pakar kesehatan publik menyebutkan penguasan pengetahuan umum itu sebagai literasi kesehatan, baik pada  tingkat individu, maupun pada tingkat publik.
 
Secara garis besar literasi kesehatan sesuai dengan makna harfiahnya adalah ukuran seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam mendapatkan, memahami, dan menggunakan berbagai informasi kesehatan sebagai cara untuk menjaga dan mengoptimalkan kesehatannya. Itu artinya literasi kesehatan, harus dimulai dengan literasi umum dulu, yakni kemampuan membaca, mungkin sedikit menulis dan berhitung yang akan membuat sesorang mampu membaca resep, membaca dosis obat, dan tahu mengenai informasi dasar dan dapat membuat keputusan.
 
Kalau merujuk kepada literasi kesehatan seperti itu dapatlah dinyatakan bahwa persoalan kesehatan publik tidak lagi hanya terpusat pada kegiatan sehari-hari pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit kabupaten kota, dan Rumah Sakit. Seluruh indikator  kesehatan yang umumnya didapatkan dari laporan tahunan sektor kesehatan dalam banyak hal adalah pantulan dari literasi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Pantulan literasi itu kemudian menjadi salah satu variabel penentu terhadap capaian kemajuan kesehatan publik.
 
Kalaulah menggunakan logika kesehatan publik dalam konteks hulu-hilir, investasi yang selama ini lebih banyak diberikan hanya kepada hilir saja sepertinya perlu ditinjau ulang. Konsentarsi pembangunan kesehatan disebut yang lebih terfokus kepada wilayah  kuratif yang terus menerus akan   memerlukan  sumber daya yang besar, terutama bila tidak ada perbaikan dihilir, yang salah satu intinya berada di wilayah preventif dan promotif  dimana literasi kesehatan publik menjadi kunci utama.
 
Kasus merebaknya Covid-19, belum tuntasnya sejumlah penyakit menular di Aceh seperti TBC, endemi demam berdarah, rendahnya capaian berbagai immunisasi bayi , dan stunting, adalah pantulan dari literasi kesehatan publik Aceh yang masih sangat rendah. Belum lagi dengan sedang munculnya jenis pandemi baru seperti gula-diebetes, dan penyakit kardio vascular, yang kini jumlahnya semakin fenomenal.  
 
Memberikan  perhatian terbesar terhadap kegiatan preventif dalam pembangunan kesehatan mempunyai beberapa persoalan tersendiri, baik bagi pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat. Pertama, kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik tentang kesehatan adalah sebuah kegiatan yang hasilnya mungkin tidak “tangible”, tak terlihat dan tak terasa, dan mungin juga sukar diukur pada saat kegiatan itu dilakukan.
 
Karena kegiatan preventif dan promotif yang yang tidak terukur  kasat mata, kecendrungan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya juga cukup terbuka. Ketiga, pada tataran yang lebih menentukan, kecuali birokrasi kesehatan propinsi dan kabupaten kota, nyaris literasi kesehatan di kalangan pejabat publik juga masih sangat rendah, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di Indoensia secara keseluruhan.
 
Ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap strategi  preventiv dan promotif menjadi sangat nyata ketika Covid-19 terjadi. Nyaris yang digunakan hanya cara biasa, metode biasa, dan bahkan ada indikasi keengganan mengelontorkan dana yang besar dan kegiatan yang masif dan serius untuk mengerjakan upaya promotif dan preventív. Akibatnya berbagai hoaks dan kampanye anti penanggulangan Covid-19 yang merebak di berbagai media sosial menjadi terabaikan. Wilayah digital misalnya yang seharusnya menjadi alat ampuh pemerintah untuk menggunakan strategi komunikasi kreatif-innovatif tentang Covid-19 nyaris tak digunakan.
 
Kita tidak tahu apakah jumlah ukuran pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai ukuran kemajuan pembangunan kesehatan. Bercermin pada laporan BPJS angka nasional pelayanan kuratif menunjukkan keanaikan yang cukup mecolok, 223,4 juta pada tahun 2017, 233,9 juta pada tahun 2018, dan 277,9 juta pada tahun 2019. Tentu saja angka ini akan memberikan berbagai penafsiran, mungkin dari kesadaran masyarakat yang semakin tinggi kepada kesehatan, sampai kepada rendahnya tingkat literasi kesehatan publik. Angka-angka itu juga terjadi di Aceh dan sesungguhnya mencerminkan  betapa kegiatan promotif dan preventif kesehatan publik belum mendapat peratian sebagaimana mestinya.
 
Pengalaman Covid-19 seharusnya mememberikan kesadaran baru kepada pemerintah tentang pentingnya literasi kesehatan, dan harus dianggap sebagai kebutuhan vital daerah untuk menanggapi tantangan pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang. Satu prinsip besar yang mesti dipegang oleh pembuat kebijakan yang proporsional mesti pula diberikan di wilayah promotif dan preventif. Dan itu artinya salah satu instrumen besar terhadap literasi kesehatan publik harus tetap hadir dalam berbagai bentuk, dan berkelanjutan.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 

Komentar

Loading...