Unduh Aplikasi

Pakar: Pemerintah Aceh Jangan Gunakan Regulasi untuk Membela Diri

Pakar: Pemerintah Aceh Jangan Gunakan Regulasi untuk Membela Diri
Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh menilai jawaban Pemerintah Aceh atas surat yang dilayangkan oleh DPRA adalah upaya untuk menjadikan regulasi sebagai benteng agar terhindar dari upaya DPRA “mengupas” satu persatu usulan yang diajukan oleh Pemerintah Aceh, baik bantuan sosial maupun program dan kegiatan infrastruktur

Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir mengatakan dalam surat DPRA mensyaratkan pembahasan guna percepatan pengesahan APBA 2018 harus menyertakan SID dan DED untuk kegiatan fisik atau infrastruktur, dan kegiatan bansos harus diserahkan alamat serta nama calon penerima untuk mudah diverifikasi.

"Jangan gunakan regulasi untuk membelas diri. Seharusnya gubernur, TAPA dan SKPA tidak mengambil langkah defensif dengan alasan bahwa KUA dan PPAS harus dibahas dengan Badan Anggaran, bukan dengan komisi," kata Muhammad Khaidir kepada AJNN, Rabu (24/1).

Baca: Bahas R-APBA 2018, Balas 'Pantun' DPRA dan Pemerintah Aceh

Menurut Khaidir, tujuan DPRA menggunakan tangan komisi agar pembahasan KUA dan PPAS bisa selesai dengan cepat, agar keterlambatan pembahasan APBA 2018 tidak berlarut-larut. Ia juga menekankan bahwa pihak eksekutif secara regulasi telat menyerahkan draft KUA dan PPAS yaitu tanggal 31 Juli 2017. Padahal UU Nomor 17 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mensyaratkan KUA dan PPAS sudah disepakati paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan, yakni bulan Juli 2017.

"Tidak mungkin DPRA menyepakati draft KUA dan PPAS menjadi KUA dan PPA hanya dengan waktu satu hari yaitu pada 31 Juli 2017," jelas Khaidir.

Untuk itu, ia mendesak kedua lembaga ini tidak lagi bertahan dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai alibi untuk membenarkan diri masing-masing lembaga, karena pihak yang paling dirugikan atas macetnya pembahasan APBA 2018 adalah masyarakat Aceh.

“Kunci penyelesaian “macetnya” pembahasan APBA 2018 adalah membangun komunikasi dan kesepahaman antara dua lembaga, perdebatan terkait jadwal akan semakin menambah kerumitan menemukan jalan keluar sangkarut ini. Karena kedua pihak pasti punya alasan dan dalil yang kuat yang menjadi pembenar. Jika ini terjadi maka yang rugi adalah masyarakat Aceh,” kata Khaidir

Komentar

Loading...