Unduh Aplikasi

Pakar: Otsus Dikelola Provinsi, Daerah Bakal Sulit Membangun

Pakar: Otsus Dikelola Provinsi, Daerah Bakal Sulit Membangun
Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir

BANDA ACEH - Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir menilai langkah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh bersama Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh untuk menarik dana otonomi khusus (Otsus) yang selama ini diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota supaya dikelola provinsi dapat menurunkan tingkat pembangunan di daerah.

"Kalau dana otsus harus dikelola provinsi tidak menutup kemungkinan daerah kab/kota di Aceh akan kesulitan melaksanakan pembangunannya," kata Muhammad Khaidir kepada AJNN, Kamis (24/11).

Kata Khadir, selama ini masyarakat dapat merasakan langsung pembangunan melalui dana otsus itu, karena memang pemerintah daerah menerima secara mentah anggarannya, jika seperti itu harus mengajukan terlebih dahulu jelas akan menghambat pembangunan disetiap kab/kota.

"Biarkan pemerintah daerah mengelola dana otsus itu sendiri, tanpa harus mengajukan terlebih dahulu ke provinsi saat hendak melaksanakan pembangunan," ujarnya.

Menurut Khaidir, bila pemerintah bersama DPRA tetap bersikukuh mengelola dana tersebut secara terpusat, hal ini jelas telah melanggar butir MoU Helsinki, dimana salah satunya disebutkan pembangunan Aceh tidak secara terpusat ke provinsi melainkan dimulai dari daerah terlebih dahulu.

Selain itu, lanjut Kahadir, jika kedepan pembangunan tidak mereta, maka persoalan itu akan dapat memicu kembali isu pemekaran Aceh Louser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan, dikarenakan pengelolaan otsus secara terpusat.

"Model seperti ini akan mendorong ketidakadilan pembangunan pada wilayah tertentu di Aceh," ungkap Khaidir

Dirinya berharap, baik eksekutif maupun legislatif agar mempertimbangkan kembali atas cara pengelolaan dana otsus secara terpusat itu.

"Apabila kedepan cara yang diterapkan ini dapat menimbulkan masalah ketidakmerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh, maka itu sepenuhnya akan menjadi tangungjawab Pemerintah Aceh," jelasnya.

Komentar

Loading...