Unduh Aplikasi

Pakar Hukum: Qanun Aceh Yang Mengatur Kuota Caleg 120 Persen Sudah Mengikat

Pakar Hukum: Qanun Aceh Yang Mengatur Kuota Caleg 120 Persen Sudah Mengikat
Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Kurniawan. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Kurniawan mengatakan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota DPRA dan DPR kabupaten/kota sudah memiliki legal binding yaitu mengikat semua pihak.

Untuk diketahui dalam Qanun Nomor 3 tahun 2018 pada pasal 17 bahwa daftar bakal calon sebagaiman dimaksud dalam pasal 15 memuat paling banyak 120 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa pengajuan calon anggota legislatif untuk setiap partai politik perserta pemilu di seluruh tingkatan hanya berlaku maksimum 100 persen, dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, baik untuk partai nasional maupun partai lokal.

Baca: Partai Aceh Tolak Kuota Caleg 100 Persen

“Benar, bahwa quota 120 persen sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tersebut merupakan norma yang diturunkan dari UU No. 10 Tahum 2008,” kata Kurniawan ketika dimintai pendapatnya kepada AJNN, Rabu (27/6).

Namun secara hukum mengingat Qanun Aceh dibentuk oleh lembaga pembentuk hukum yang tepat yakni DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur Aceh, serta telah melalui prosedur yang benar dan sudah diundangkan maka ketentuan/norma yang diurunkan ke dalam Qanun Aceh tersebut memiliki kekuatan mengikat.

Makanya, kata Kurniawan, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah baik dimulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, minus UU No. 23 Tahun 2004 mensyaratkan adanya mekanisme evaluasi dan klarifikasi terhadap setiap produk hukum berupa peraturan daerah atau qanun.

“Sebelumnya ditetapkan oleh gubernur menjadi perda atau qanun, maka wajib sebelumnya dievaluasi oleh Mendagri,” jelas Kurniawan.
Bilamana dalam hasil evaluasi ditemukan ada materi suatu perda provinsi yang dinilai oleh Mendagri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mengganggu ketertiban umum, maka hasil evaluasi tersebut diteruskan kepada DPRD Provinsi untuk dilakukan perbaikan.

“Selanjutnya hasil perbaikan tersebut selanjutnya dikirimkan kembali kepada Mendagri untuk klarifikasi. Namun bilamana berdasarkan hasil evaluasi oleh Mendagri ditemukan ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau mengganggu ketertiban umum, namun tidak ditindaklanjuti (diperbaiki) oleh provinsi, dan tetap ditetapkan oleh Gubernur, maka Mendagri maupun Presiden dapat membatalkan perda atau qanun tersebut,” katanya.

Baca: Pejelasan Komisioner KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg

Mengingat Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 telah dibentuk oleh lembaga yang tepat serta telah melalui seluruh rangkaian prosedur sebagaimana yang diatur salam peraturan perundang-undangan, maka qanun tersebut sudah memiliki legal binding yaitu mengikat semua pihak.

“Hemat saya, apa yang disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra hanya refleksi atau kilas balik terkait asal usul norma yang diatur dalam Qanun Aceh berkenaan porsi 120 persen,” ujar Kurniawan. 

Komentar

Loading...