Unduh Aplikasi

Pakar Hukum: Penetapan Tahapan Pilkada Aceh Sesuai Regulasi

Pakar Hukum: Penetapan Tahapan Pilkada Aceh Sesuai Regulasi
Foto: Ist

BANDA ACEH - Pakar Hukum, Mawardi Ismail menilai, penetapan tahapan pilkada oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan regulasi.

"Apa yang dilakukan KIP Aceh itu tentu sudah sesuai dengan regulasi yang ada," kata Mawardi saat dihubungi AJNN, Jum'at (22/1).

Ia mengatakan, secara hukum hal tersebut memang sudah sesuai. Jikapun nantinya terjadi perubahan regulasi, KIP Aceh pasti akan menyesuaikan hal tersebut.

Sebab kata Mawardi, akan lebih fatal jika KIP Aceh tidak menetapkan tahapan dan jadwal pilkada 2022 dari sekarang.

"Tiba-tiba nanti ada keputusan pilkada dilakukan 2022. Kalau itu terjadi dan persiapan belum ada, tentu KIP Aceh akan kalang kabut," jelasnya.

Kata dia, meski pilkada itu tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022, namun 2024, KIP Aceh hanya tinggal menyesuaikan saja.

"Saya cenderung berpendapat KIP harus berpedoman pada regulasi yang ada," ujarnya.

Sebab untuk pilkada 2024 itu menurutnya masih sekedar wacana dan belum ada keputusan yang pasti.

"Kalau ada keputusan, KIP Aceh bisa langsung melakukan perbaikan dengan regulasi yang baru," ungkapnya.

Hal tersebut menurutnya lebih efektif, ketimbang KIP Aceh tidak melakukan tahapan dari sekarang.

Menurutnya, tidak ada konsekwensi apapun terkait penetapan tahapan Pilkada Aceh 2022 tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama Kemendagri/pemerintah pusat, KPU RI dan DPR RI.

"Ini langkah yang tepat. Pasti KIP Aceh sudah berkomunikasi dengan KPU RI perihal ini," pungkasnya.

Komentar

Loading...