Unduh Aplikasi

ACEH PILKADA 2024

Pakar Hukum: Pemerintah Pusat Harus Tempuh Mekanisme Konstitusional

Pakar Hukum: Pemerintah Pusat Harus Tempuh Mekanisme Konstitusional
Pakar Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail. Foto: Unsyiah.ac.id

BANDA ACEH - Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Mawardi Ismail menyebutkan, jika Pemerintah Pusat bersikeras melaksanakan pilkada serentak pada 2024, pemerintah dapat menempuh mekanisme konstitusional.

"Jadi kita ingin, jika memang pemerintah pusat bersikeras ingin melaksanakan pilkada pada 2024, maka silahkanlah ditempuh mekanisme konstitusional," kata Mawardi kepada AJNN, Kamis (11/2/2021).

Sebab, kata Mawardi, merujuk pada pasal 65 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa gubernur/wakil gubernur dipilih dalam satu pasangan melalui pemilihan yang demokratis setiap lima tahun.

Baca: KPU Minta Hentikan Tahapan Pilkada, Ketua KIP: Saya Belum Bisa Jawab

Artinya, lanjut Mawardi, jika pilkada yang lalu tahun 2017, maka pilkada berikutnya jatuh tahun 2022.

"Kalau mau digeser ke 2024, harus diubah ketentuan pasal 65 UUPA, yang perubahannya harus melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA," tegasnya.

Menurutnya, bukan tak bisa Pemerintah Pusat melaksanakan Pilkada 2024, namun mekanisme konstitusional harus tetap berjalan. Dalam hal ini, tentu pasal yang ada dalam UUPA itu harus dirubah.

"Lalu untuk merubah ketentuan itu ada mekanisme tersendiri. Perubahannya itu harus melalui UU atau Perpu," ucapnya.

Baca: KPU: Pilkada Serentak 2024, KIP Jangan Menjalankan Tahapan Sampai Ada Putusan

Sementara, kata Mawardi, jika memang Pilkada Aceh itu dipindahkan dari 2022 ke 2024, ia mengira untuk Aceh tidak perlu menggunakan perpu lagi, sebab masih ada waktu hingga pilkada itu dilaksanakan.

"Bisa saja diubah dengan merubah UUPA. Tetapi perubahan UU itu harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Ini ketentuan dalam UUPA," pungkasnya.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...