Unduh Aplikasi

Pakar Ekonomi: Serahkan Seluruh Dana Otsus ke Kab/Kota

Pakar Ekonomi: Serahkan Seluruh Dana Otsus ke Kab/Kota
Pengamat Ekonomi Aceh Ali Amin. Foto: Ist

BANDA ACEH – Perencanaan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mencabut pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) di kabupaten dan kota banyak menuai pro dan kontra.

Dalam hal itu, Pengamat Ekonomi Aceh Ali Amin mempunyai pandangan yang berbeda dari yang selama ini ramai diberitakan pada media massa di Aceh. Kata Ali Amin, semua data otsus tersebut lebih bagus harus diserahkan semuanya kepada daerah yaitu kabupaten dan kota, bukan ke provinsi.

“Padangan saya berbeda dengan yang lain. Saya menilai semua dana otsus itu harus diserahkan semuannya ke daerah kabupaten dan kota, bukan ke provinsi, karena provinsi tidak memiliki wilayah,” kata Ali Amin kepada AJNN melalui selular, Kamis (24/11).

Namun kata Ali Amin, pertanggungjawaban dana otsus tersebut tetap harus kepada provinsi. Alasan provinsi menarik kembali karena tidak efisien, kata Ali Amin, selama ini pembagian dana otsus 60 persen ke provinsi dan 40 persen ke kabupaten dan kota, juga banyak bermasalah di provinsi.

“Saya bisa buktikan itu. Seperti proyek di Aceh Singkil hanya disiram begitu saja, saya ikut tinjau waktu itu dengan DPR. Lebih baik berikan semua ke daerah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan daerahnya,” kata Ali Amin.

Dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh ini juga tidak sependapat jika sistemnya masih menggunakan model lama, yaitu dana otsus 60 persen dikelola provinsi dan 40 persen dikelola kabupaten kota. “Provinis tidak ada wilayah, tidak ada daerah dia,” tegasnya.

Komentar

Loading...