Unduh Aplikasi

PAKAR Aceh: Desak pemerintah selesaikan masalah PT. Arun

PAKAR Aceh: Desak pemerintah selesaikan masalah PT. Arun
SAFRIZAL,S.H Bidang INVESTIGASI

BANDA ACEH - Pusat Analisis dan Kajian Advokasi Rakyat ( PAKAR ) Aceh kembali mendesak pemerintah dan PT.Arun agar segera merealisasikan janji terhadap ganti rugi tanah warga yang tergusur semenjak 40 tahun silam.


Pemerintah pusat jangan semena-mena dalam mengalih fungsikan tanah rakyat ke PT.Arun dengan mengabaikan konstitusional rakyat atas hak tanahnya. Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil sikap kongkrit. Kata PAKAR Aceh Bidang Investigasi, Safrizal, Sabtu, (25/10.


“Pemerintah harus bertanggung jawab menuntaskan permasalahan yang dihadapi rakyat secepatnya. Selama ini mereka terlihat cuek dan mengabaikan persoalan rakyat, buktinya sudah ada korban jiwa,” kata Safrizal.


Pemerintah Aceh harus kooperatif dalam menjemput bola. Jika pemerintah Aceh diam serta tidak melalukan lobi apapun dengan pusat, lalu kemana lagi rakyat Aceh harus mengadu nasibnya. 542 Kepala Keluarga (KK) yang lahannya diperkirakan ratusan hektar sudah menjadi lokasi exploitasi dan ekplorasi PT.Arun.


“Sejak 1974 rakyat tidak mendapatkan hak atas tanah mereka. Masyarakat tersebut terdiri dari empat gampong yaitu, Blang Lancang Timur, Blang Lancang Barat, Rancong Timur, dan Rancong barat,” katanya


Tambah Safrizal, Eks korban dapat mengumpulkan bukti-bukti atas tanahnya, baik itu berupa surat otentik atau surat yang dapat memperkuat terhadap hak milik, sehingga masyarakat dapat menunjukan legalitas kepemilikan, sehingga tidak menimbulkan kekerasan


“Pemerintah Aceh segera membentuk tim khusus dan melibatkan seluruhan korban (tanpa perwakilan), Pemerintah Pusat lewat Pertamina, Pemerintah Aceh, Permerintah Kota Lhokseumawe. Untuk dapat menggunakan azas musyawarah,” Ujarnya.


Jika Pemerintah tidak serius dalam menangani permasalahan ini, PAKAR-Aceh siap membantu mengumpulkan massa berkonsilidasi dengan warga eks korban untuk berunjuk rasa besar-besaran, apakah menuntut pusat atau mendesak pemerintah Aceh lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Ungkap Safrizal.


SP



Komentar

Loading...