Unduh Aplikasi

Pakar Aceh Desak BPK Audit Dana Wali Nanggroe

Pakar Aceh Desak BPK Audit Dana Wali Nanggroe
Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh untuk melakukan audit terhadap anggaran Lembaga Wali Nanggroe.

Direktur Pakar Aceh, Muhammad Khaidir mengatakan selama ini Lembaga Wali Nanggroe belum bekerja sesuai dengan harapan publik. Padahal anggaran yang diplotkan setiap tahunnya mencapai puluhan miliar.

"Misalnya tahun 2018 saja anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe mencapai Rp 32,6 miliar. Kami mendesak BPK untuk mengaudit seluruh anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe," kata Muhammad Khaidir kepada AJNN, Selasa (11/12).

Menurutnya, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar tidak memberikan manfaat apapun terhadap Aceh, bahkan terkesan hanya menghabiskan uang tanpa ada kinerja yang jelas.

"Tunjangan saja capai Rp 42 juta setiap bulan untuk seorang Wali Nanggroe, tapi program kerja tidak jelas, belum lagi fasilitas lainnya, itu uang rakyat yang bersumber dari APBA, maka perlu dilakukan audit menyeluruh," tegasnya.

Seharusnya, kata Khaidir, dengan anggaran yang mencapai miliar itu, ada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun fakta yang terjadi, kerja seorang Wali Nanggroe hanya sekedar peusijuk. Ketika ada masalah di tengah masyarakat, sosok Wali Nanggroe tidak hadir.

"Ini tidak boleh dibiarkan, harus ada pembenahan, ini sama saja menghabiskan uang tanpa ada kinerja dan manfaat bagi publik," ujarnya.

Komentar

Loading...