Unduh Aplikasi

Pahlawan Kesehatan Tanpa Insentif

Pahlawan Kesehatan Tanpa Insentif
Ilustrasi: Fotolia

PEMERINTAH daerah, kabupaten atau kota, harus segera mencairkan dana insentif untuk seluruh tenaga medis di Aceh. Pencairan itu adalah bukti bahwa negara benar-benar peduli terhadap risiko yang mereka hadapi selama pandemi Covid-19. 

Sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pencairan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah ditransfer ke kabupaten/kota. Pemerintah Pusat, pada gelombang pertama, mentransfer dana BOK melalui APBN ke kabupaten dan kota. Di antaranya Aceh Barat sebesar Rp 297 Juta untuk 195 tenaga kesehatan. 

Pada gelombang kedua, pemerintah mentransfer dana untuk tenaga kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp 100 Juta untuk 28 tenaga kesehatan. Untuk gelombang ketiga, dana yang ditransfer sebesar Rp 1,41 miliar kepada Pemerintah Aceh dan Rp 48 miliar lebih ke seluruh kabupaten dan kota. 

Pemerintah Aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020, mentransfer dana bantuan keuangan khusus kepada 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Tentu saja ini butuh keseriusan pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah strategis yang dapat mendorong percepatan proses pencairan.

Terutama dengan menyederhanakan proses pencairan. Proses birokrasi panjang jelas menghambat pembayaran tunjangan untuk para tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Karena itu, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah daerah untuk mendorong proses verifikasi di internal fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan cepat.

Keseriusan ini harus segera dibuktikan. Menjadikan para tenaga medis sebagai simbol perlawanan terhadap Covid-19, namun mengabaikan hak yang seharusnya mereka terima, adalah tindakan yang tidak bijaksana. Pemerintah, jika benar-benar peka, harus memberikan kemudahan dan mendorong agar pencairan ini tidak bertele-tele. 

Komentar

Loading...