Unduh Aplikasi

Pagi Ini, Terdakwa Damkar akan Bacakan Nota Pembelaan

Pagi Ini, Terdakwa Damkar akan Bacakan Nota Pembelaan
Petugas Kejaksaan Negeri Banda Aceh saat menyita truk pemadam kebakaran yang harganya diduga di-mark up. Foto: Ist

BANDA ACEH - Empat terdakwa dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) modern kota Banda Aceh senilai Rp 17,5 miliar akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, pagi ini, Senin (16/10).Kuasa hukum para terdakwa menyatakan telah siap menyusun nota pembelaan paska sidang dengan agenda tuntutan terhadap klien mereka oleh jaksa penuntut umum, Senin 6 Oktober 2017 lalu.

"Sesuai waktu yang diberikan hakim selama seminggu, maka hari ini kami siap membacakan pembelaan," kata Nurdin, tim kuasa hukum untuk terdakwa masing-masing bekas Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh Syahrial, Direktur Utama dan Komisaris PT Dhezan Karya Perdana, Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri, Senin (16/10).

Nurdin enggan menyampaikan point-point pembelaan yang akan disampaikan pihaknya serta ketiga terdakwa. Begitupun ia memastikan pembelaan fokus pada menjawab tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana dibacakan dalam sidang 6 Oktober lalu.

"Jaksakan menyatakan PT Dhezan Karya Perdana (DKP) tidak memiliki pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham, termasuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sekongkol dalam membuat Harga Perhitungan Sementara (HPS) maupun Spesifikasi. Nah nanti kita tunjukkan suratnya, karena surat itu sebenarnya ada," kata Nurdin.

Pada sidang dengan agenda tuntutan Senin 6 Oktober 2017 lalu, ketiga terdakwa, Syahrial, Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri serta Siti Maryami dituntut delapan tahun penjara oleh tim jaksa penuntut umum yang diketuai Zulfan SH. Dalam dakwaannya tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh mencantumkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra, serta anggota, M Nazir dan M Fatan Riadhy.

Jaksa menilai terdakwa pantas dituntut seusai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi karena terbukti bersekongkol melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri dan orang lain hingga berakibat kerugian negara Rp 4,7 miliar. Jaksa menyebut kendaraan yang dihadirkan tidak mengikuti spesifikasi standar Eropa, melainkan Korea.

Selain hukuman 8 tahun, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp 200 Juta dan menggantinya dengan pidana kurungan tiga bulan jika tidak membayar. Khusus Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri jaksa juga menuntut keduannya mengganti kerugian negara Rp 4,7 miliar, dan meminta hakim menghukum keduanya dengan pidana 4 tahun jika harta yang disita tidak cukup membayar kerugian hasil penghitungan Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.

Baca: Empat Terdakwa Kasus Damkar Dituntut Delapan Tahun Penjara

Ditemui usai sidang yang lalu, Kuasa Hukum Syahrial, Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri serta Siti Maryami menilai tuntutan jaksa tidak mendasar karena pada persidangan sejumlah saksi menyebut proses lelang mobil pemdam jenis Quint Fire Aparatus itu, sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kerugian negara.

"Dipersidangan sejumlah saksi menyebut tidak ada kerugian negara, justru ada penghematan keuangan negara karena nilai kontraknya PT DKP Rp 16,899 miliar sementara pagu Rp 17,5 miliar. Kasus ini dipaksakan karena korupsi itu harus ada kerugian negarannya," kata Darwis SH.

Sementara itu Kuasa Hukum Siti Mayami, Haspan Yusuf Ritonga, menilai tuntutan tidak memiliki rasa keadilan karena menilai Maryami tidak terlibat persoalan yang dilakukan antara panitia lelang dan rekanan pengadaan damkar. “Tuntutan lari dari fakta-fakta persidangan. Kata standar eropa itu darimana dasarnya,"kata Haspan.

Komentar

Loading...