Unduh Aplikasi

Pacuan Otsus di Trek Sementara

Pacuan Otsus di Trek Sementara
Ilustrasi: Poets and Quants

RENCANA Pemerintah Aceh untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan dana Otonomi Khusus (selanjutnya dibaca Otsus) sejauh ini terus mendapatkan penolakan. Mereka yang menolak beralasan dana Otsus yang dikelola secara sentralistik oleh pemerintah provinsi akan mendorong sejumlah masalah.

Yang palin dikhawatirkan adalah semakin meluasnya kesenjangan dan ketidakadilan pembangunan antardaerah dan wilayah di Aceh. Perbedaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kota dan di desa akan semakin besar. Jika ini terjadi, dikhawatirkan isu pemekaran yang redup kembali “bersemi”.

Pemerintah provinsi memiliki pengetahuan minim tentang kebutuhan di daerah. Jika dipaksakan, program hanya dibuat asal-asalan tanpa memperhatikan kebutuhan daerah. Berbeda jika kewenangan ini diserahkan kepada pemerintah di kabupaten/kota. Karena merekalah yang memahami kebutuhan di daerah.

Kalau sudah begini, kinerja anggaran bakal semakin buruk. Serapan anggaran yang saat ini diberlakukan berdasarkan persentase 60 persen di provinsi dan 40 persen di kabupaten/kota saja tidak maksimal. Publik tentu bertanya-tanya, “bagaimana pula kalau yang jumlah uang yang dikelola lebih besar.”

Hal ini juga diyakini bekal menyuburkan praktik mafia dan calo anggaran di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Aceh.

Rancangan qanun ini juga dibahas dengan mengabaikan suara daerah dan suara publik. Bahkan penyusunan qanun ini tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan qanun yang baik dan akuntabel.

Hal ini diperparah dengan pemilihan waktu pembahasan yang tidak tepat. Saat ini, hampir di seluruh kabupaten/kota bersiap mengesahkan APBK. Dan mereka melakukannya dengan merujuk pada perhitungan dana Otsus kabupaten/kota; 60:40 persen. Keinginan untuk menarik kewenangan ini mengacaukan sistem perencanaan dan penganggaran di daerah.

Pemerintah tak perlu mencari-cari alasan untuk menarik pengelolaan dana tersebut. Seharusnya, pelaksana tugas Gubernur Aceh--yang bertugas sampai Februari--dan DPR Aceh mengeluarkan petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana Otsus Aceh yang berpedoman pada dokumen pengelolaan dana Otsus Aceh.

Tak ada salahnya pula kedua pihak “berkuasa” ini mengevaluasi kelemahan sistem penggunaan dana Otsus dan membuat sejumlah perbaikan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Pembahasannya juga tak perlu terburu-buru, jangan seperti saat ini. Terkesan kedua pihak, eksekutif dan legislatif, tengah diburu tengat untuk dapat menggolkan program mereka di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017, sebelum roda pemerintahan di Aceh kembali “normal”.

Komentar

Loading...