Unduh Aplikasi

Pasca Bentrok, Pemerintah Aceh Singkil dan Tapteng Sumut Gelar Pertemuan

Pasca Bentrok, Pemerintah Aceh Singkil dan Tapteng Sumut Gelar Pertemuan
Pertemuan kedua pemerintahan usai bentrok. Foto: Edi Putra
ACEH SINGKIL - Khawatir bentrokan antar petani Manduamas Tapanuli Tengah Sumatra Utara dan Lae Balno Kecamatan Biskang, Aceh Singkil yang menyebabkan tiga orang terluka meluas, pemerintah kedua daerah bertetanggan itu langsung menggelar pertemuan di lokasi kejadian, Rabu (31/8).

Baca: Rebutan Lahan, Warga Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah Bentrok

Langkah cepat itu diambil sebagai upaya mengantisipasi adanya serangan susulan sekaligus mencegah timbulnya provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi, mengingat kedua daerah sedang menyongsong pilkada serentak 2017, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada pihak-pihak yang menungginya.

Sekretaris Daerah Aceh Singkil Drs.Azmi yang memimpin rombongan dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah Tapanuli Tengah, petani dan tokoh masyarakat menegaskan bahwah pemicu bentrokan antar petani tersebut murni disebabkan persoalan alas hak lahan garapan persawahan, bukan soal tapal batas kedua wilayah terlebih dikarenakan persoalan sarah.

"Ini sebenarnya insiden kecil saja sebenanya, karena kesalapahaman, jadi kami segera mengambil tindakan dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua daerah, ini tidak boleh berkepanjangan," kata Azmi.

Azmi meminta masyarakat untuk dapat menahan diri dengan tidak melakukan tindakan diluar koridor hukum. Pihaknya berjanji akan segera membentuk tim khusus bersama pemerintah Tapanuli tengah untuk menyelesaikan persoalan.

"Kami meminta masyarakat bersabar, kami akan segera menyelesaikan persoalan ini, intinya soal tapal batas kabupaten itu menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kita dorong penyelesaianya," kata Azmi.

Sedangkan menyangkut adanya klaim dari kedua belah pihak atas kepemilikan sekitar 50 hektare lahan yang menjadi pemicu bentrok berdarah itu, pemerintah kedua kabupaten sepakat mengembalikanya kepada aturan yang ada sebagai pedoman penyelesaian sengketa.

"Soal klaim kepemilikan lahan, kami harus berpedoman pada aturan yang ada dan karena ini sudah ada korban maka proses hukumnya kami serahkan ke pihak yang berwajib," jelas Azmi.

Komentar

Loading...