Unduh Aplikasi

P2TP2A: Selama 2019 Ada 137 Kasus Perempuan dan Anak di Banda Aceh

P2TP2A: Selama 2019 Ada 137 Kasus Perempuan dan Anak di Banda Aceh
Ilustrasi. Foto: iStockphoto

BANDA ACEH - Kasus yang menimpa perempuan dan anak di Banda Aceh selama 2019 mencapai 137 kasus, mulai dari masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga pelecehan seksual.

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh, Maisarah mengatakan, 137 masalah yang terjadi itu terbagi dari 67 kasus terhadap perempuan dan 70 atas anak.

Kasus-kasus itu berupa kekerasan seksual, KDRT, gugatan hak asuh dan kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH) serta beberapa kasus lainnya (dokumen adm anak).

"Selama 2019 ada 137 kasus di Banda Aceh, terhadap perempuan sebanyak 67 kasus dan anak 70 kasus," kata Maisarah kepada AJNN saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/2).

Berdasarkan data yang dihimpun P2TP2A Kota Banda Aceh, untuk kasus terhadap perempuan itu paling tinggi jenis KDRT atau penelantaran yakni mencapai 55 kasus. Selanjutnya, kekerasan seksual satu kasus dan lain-lain (dokumen adm anak) sebanyak 11 kasus.

Sedangkan kasus anak tertinggi juga KDRT atau penelantaran sebesar 23 kasus, kemudian kekerasan seksual 19 kasus, gugatan hak asuh sembilan kasus, kekerasan terhadap anak juga sembilan kasus, anak berhadapan dengan hukum empat kasus, dan lain-lainnya (dokumen adm anak) enam kasus.

Jika dilihat pembagian kasus per wilayah secara keseluruhan, penyumbang tertinggi dari Kecamatan Baiturrahman mencapai 25 kasus, Jaya Baru 21, Kutaraja dan Meuraxa masing-masing 17 dan Kuta Alam 16 kasus.

Kemudian, dari Kecamatan Lueng Bata 14 kasus, Ule Kareng 11, Banda Raya dan Syiah Kuala masing-masing delapan kasus.

Selanjutnya, penyelesaian perkara perempuan melalui litigasi (jalur hukum) di Pengadilan negeri Banda Aceh sebanyak 3 kasus dan di Mahkamah Syariah 12 kasus.

Sementara untuk kasus anak melalui litigasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 24 kasus, dan tidak ada yang diselesaikan lewat Mahkamah Syariah.

Selain melalui litigasi, juga banyak kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan cara mediasi atau musyawarah yang melibatkan perangkat gampong.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...