Unduh Aplikasi

Otak Idealis, Perut Kapitalis

Otak Idealis, Perut Kapitalis
Ilustrasi: guardian.

PEKAN ini menjadi waktu yang cukup padat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mereka turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi.

Masa reses ini sebenarnya cukup penting. Bukan hanya sekadar menyerap aspirasi, di sini para anggota dewan juga melihat langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan.

Namun sayangnya, masih banyak anggota dewan yang beranggapan bahwa cara yang paling mudah menarik simpati masyarakat adalah dengan memberikan mereka janji-janji untuk memperjuangkan aspirasi itu lewat anggaran pokok pikiran.

Dahulu, anggaran ini dinamai dana aspirasi. Semua anggota dewan bebas membelanjakan uang yang dialokasikan untuk mereka. Jumlah anggaran rakyat yang dikelola ini mencapai puluhan miliar, tergantung dari seberapa strategis posisi mereka di lembaga itu.

Masalahnya, anggaran ini malah dianggap sebagai “uang dari kantong pribadi”. Ada yang menggelar turnamen futsal atau perlombaan-perlombaan lain, yang sifatnya sporadis. Hanya sekadar untuk menghabiskan anggaran; buat kegiatan, buat laporan pertanggungjawaban. Acara itu pun dibuat atas nama pribadi si anggota dewan.

Padahal, jika dewan mau serius, mereka cukup menjalani fungsi pengawasan, satu dari tiga tugas yang diamanatkan kepada mereka. Kegiatan-kegiatan seperti turnamen futsal, misalnya, cukup dikawal di dinas terkait agar berlangsung secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Aceh di seluruh daerah.

Anggaran pokok pikiran ini merupakan buah dari intervensi anggota legislatif, di hampir semua tingkatan pemerintahan, pada proses negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Ada upaya saling sandera antara kedua lembaga itu yang ujung-ujungnya mengorbankan kepentingan banyak orang.

Kita tak boleh melupakan mudahnya Pemerintah Aceh dan DPR Aceh mengurangi anggaran pembangunan rumah duafa seperti yang ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Padahal, jika anggota legislatif sadar diri, mereka akan berusaha tidak melewati pagar yang seharusnya menjadi tugas eksekutif untuk menganggarkan kebutuhan masyarakat.

Tentu saja yang jadi kambing hitam adalah besarnya biaya politik; klise. Padahal, di balik hal itu, terdapat hasrat besar untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan yang mereka peroleh, jauh di atas ongkos politik yang mereka keluarkan saat pemilihan. Dan ini akan terus menerus menjadi masalah saat idealisme hanya ada di otak, sementara perut tetap kapitalis. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...