Unduh Aplikasi

Orang Tepat di Jabatan Tepat

Orang Tepat di Jabatan Tepat
Ilustrasi: AFP

LANGKAH Gubernur Aceh Nova Iriansyah mendepak seorang pejabat yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi patut diapresiasi. Meski sempat dilantik, Tim Baperjakat mengevaluasi keputusan itu. 

Langkah ini sangat penting sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang bersih di Pemerintah Aceh. Dengan mencopot yang bersangkutan, artinya Gubernur memberikan waktu untuk fokus menghadapi masalah hukum.

Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program kerja yang ada. Mendudukkan pejabat bermasalah hanya akan menambah beban pemerintah karena dapat dipastikan waktu yang bersangkutan akan tersita untuk menjalani proses hukum sementara beban kerja berat menunggu di depan mata. 

Syudirman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang di Aceh Tenggara. Iskandar mengatakan status Syudriman diketahui dari media massa. 

Iskandar menyebutkan bahwa Tim Penilai Kinerja PNS Aceh, dalam proses pengangkatan dan pemberhentian PNS pada Jabatan Struktural, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan turunannya. 

Pada pasal 72 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilaian kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. 

Saat dilantik sebagai pejabat eselon IV, Tim Baperjakat tidak mendapatkan informasi apapun. Sehingga SA tetap dipertimbangkan untuk dilantik seperti pegawai lain. Adapun proses seleksi terhadap seluruh pejabat yang akan dilantik termasuk SA, Iskandar berkata, telah melewati berbagai tahapan dan proses yang panjang. 

Hal ini juga harus menjadi peringatan bagi tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Bukan kali ini saja Pemerintah Aceh kecolongan dalam menentukan pejabat di eselon III dan IV. Pada periode pemerintahan yang lalu, Gubernur Aceh bahkan melantik seseorang yang telah meninggal dunia sebagai pejabat. 

Peran Baperjakat dalam pemerintahan sangat penting. Dalam posisi seseorang, hendaknya dilakukan skrining mendalam. Bahkan Baperjakat harus mengetahui kebiasaan pejabat yang akan dilantik sebagai bahan pertimbangan. 

Pemerintah Aceh adalah organisasi besar yang mengelola anggaran besar dan bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak. Mendudukkan seorang pejabat di dalam struktur pemerintahan bukan pekerjaan coba-coba.

Harus ada upaya serius yang menjamin bahwa pejabat yang ditempatkan pada suatu posisi benar-benar pejabat yang dibutuhkan. Seorang yang tepat di jabatan yang tepat.  Termasuk profil yang bersih. Agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan.

Komentar

Loading...