Unduh Aplikasi

Ombudsman Aceh: Pemberlakuan Jam Malam Menimbulkan Trauma Konflik

Ombudsman Aceh: Pemberlakuan Jam Malam Menimbulkan Trauma Konflik
Kepala Kantor Ombudsman Aceh, Taqwaddin. Foto: Dok Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh menilai pemberlakuan jam malam di Aceh dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 bisa menimbulkan traumatik masa konflik Aceh belasan tahun lalu.

"Jam malam yang sedang diperlakukan di Aceh, kesan saya telah menimbulkan nostalgia traumatik. Kami teringat pada masa konflik yang pernah terjadi belasan tahun lalu," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Tawaddin Husin dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Taqwaddin mengatakan, bagi generasinya, ingatan tersebut masih sangat kuat dan membekas. Menjadi beban psikologis yang harusnya dipertimbangkan saat akan ditempuh kebijakan pemberlakuan jam malam tersebut.

Masa lalu, kata Taqwaddin, jam malam di Aceh diberlakukan dalam masa darurat sipil, yang kemudian meningkat menjadi darurat militer karena keadaan bahaya menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Tetapi sekarang, kan situasinya beda, yang kami hadapi bukan gerakan bersenjata, tetapi pandemik wabah virus corona yang mendunia," ujarnya.

Ia menyampaikan, di provinsi lain di Indonesia yang status pandemiknya lebih parah saja, tidak ada pemberlakuan jam malam. Namun Aceh sudah langsung menerapkan jam malam atas kesepakatan bersama Plt Gubernur dengan Forkopimda, termasuk Ketua DPR Aceh.

Menurut Taqwaddin, pemberlakuan jam malam dalam darurat sipil di daerah, memposisikan pemerintah setempat sebagai penguasa, seperti memiliki legalitas untuk bertindak represif kepada warganya.

Taqwaddin mengakui bahwa hal ini memang dibenarkan dalam UU keadaan bahaya. Makanya, Presiden belum memberlakukan darurat sipil.

Tetapi, pusat memutuskan kebijakan tentang pemberlakuan darurat kesehatan masyarakat, yang merupakan rezim UU Karantina Kesehatan, ini hukum positifnya sekarang.

"Sebelum terjadinya kesan "melawan" pusat, sebaiknya kebijakan pemberlakuan jam malam dicabut. Saya kira, sebaiknya Pemerintah Aceh mengikuti saja kebijakan yang sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat," tutur Taqwaddin.

Komentar

Loading...