Unduh Aplikasi

Ombudsman Aceh Klaim Pengaduan Maladministrasi Menurun

Ombudsman Aceh Klaim Pengaduan Maladministrasi Menurun
Jumpa pers Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Foto: ist

BANDA ACEH - Pengaduan masyarakat tentang pelanggaran administrasi atau pelayanan publik kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh menurun di tahun 2019.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan, 2019 lalu, Ombudsman hanya menerima sebanyak 132 laporan, setelah dilakukan proses verifikasi, hanya 128 pangaduan dinilai memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti baik formil maupun materil. Ditambah 16 konsultasi non laporan yang terdata.

Sedangkan pada 2018, pengaduan yang terima Ombudsman Aceh mencapai 135 kasus. Artinya jelas mengalami penurunan sebanyak 7 persamalahan.

"Instansi yang banyak dilaporkan, Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 53 laporan. Selain itu, menyusul instansi lainnya yaitu Pemerintah Aceh 22 laporan, POLRI 13 laporan, BUMN/BUMD 11 laporan serta Badan Pertanahan Nasional tujuh laporan," kata Taqwaddin Husin saat melakukan pertemuan dengan awak media di kantornya, Senin (6/1).

Taqwaddin menyampaikan, selain menyelesaikan laporan berbasis pengaduan masyarakat, pihaknya juga melakukan upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dalam berbagai sektor pelayanan publik.

Karena itu, pada 2020 ini Ombudsman Aceh akan lebih berkonsentrasi mendorong Pemerintah Aceh agar lebih serius melakukan upaya meminimalisir angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui optimalisasi Uji Kompetensi Guru (UKG).

"Kami juga akan mendorong pihak BUMN yang beroperasi di Aceh untuk mengatasi masalah kelangkaan solar, kelangkaan pupuk, dan masalah distribusi gas melon untuk warga miskin," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Aceh, Ayu Parmawati Putri menuturkan, penurunan jumlah laporan ini disebabkan karena adanya mekanisme baru dalam proses penerimaan dan verifikasi laporan (PVL).

Sistem ini, kata Ayu, sebagai konsekuensi dari pengimplementasian dari Peraturan Ombudsman RI No 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

"Sejak 2019, Ombudsman telah melakukan proses PVL dalam menyelesaikan laporan menggunakan metode propartif (progresif dan partisipatif)," tutur Ayu.

Menurut Ayu, penurunan laporan juga bisa diartikan sebagai peningkatan kualitas serta perbaikan pelayanan publik. Apalagi, dugaan maladministrasi yang banyak diterima Ombudsman Aceh selama ini mengenai perlakuan tidak patut, penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

"Sementara substansi yang paling banyak diadukan adalah masalah kepegawaian, diikuti oleh masalah pertanahan, kepolisian, kesehatan dan pendidikan," pungkasnya.

Komentar

Loading...