Unduh Aplikasi

Oknum Hakim Dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Syariah Aceh

Oknum Hakim Dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Syariah Aceh
Oknum Hakim Dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Syariah Aceh

ACEH BESAR - Tiga oknum hakim Mahkamah Syariah Jantho dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Syariah Aceh dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik hakim. Laporan itu didaftarkan oleh pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Muhammad Zubir, Mila Kusuma dan Suhaimi pada 28 Juni 2018.

Muhammad Zubir, mengatakan oknum hakim melalui jaksa menyampaikan dan meminta kepada terdakwa agar tidak menggunakan jasa Penasehat Hukum (Pengacara), dengan alasan jika menggunakan jasa Penasehat Hukum proses persidangan akan dipersulit oleh hakim atau Mahkamah Syariah.

Selain itu, hakim juga pernah meminta melalui jaksa agar persidangan dilaksanakan dalam sekali sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, tuntutan dan putusan dalam waktu sekaligus.

"Hal ini sangat bertentangan dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat," kata Muhammad Zubir, Jumat (29/6)

Seharusnya, lanjut Zubir, hakim menjalankan qanun tersebut dimana pihak terdakwa dan penasehat hukum terdakwa berhak diberikan kesempatan untuk membuktikan fakta yang sebenarnya terjadi didepan persidangan melalui proses pemeriksaan keterangan saksi, pledoi, sebagaimana hak mutlak yang diberikan dalam qanun terhadap terdakwa, sesuai dengan Pasal 60 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, yaitu untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun.

"Saya menilai hakim terkesan memperlambat jalannya proses persidangan, dengan beberapa kali jadwal sidang digeser dalam jangka waktu yang lama, sehingga masa tahanan klien kami sudah melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum," ujarnya.

Ia juga berharap kepada badan pengawas Mahkamah Syariah bisa menindak oknum hakim yang dinilai melanggar kode etik dan menjalankan tugasnya sesuai aturan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

"Kedepannya kita harapkan hakim bisa lebih bersikap adil sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya.

Komentar

Loading...