Unduh Aplikasi

Nurzahri: Ada Perubahan Rp 4 Triliun antara KUA PPAS Lama dengan Yang Baru

Nurzahri: Ada Perubahan Rp 4 Triliun antara KUA PPAS Lama dengan Yang Baru

BANDA ACEH - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurzahri menyebutkan ada perbedaan atau perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2018 lama dengan yang baru diperbaiki Pemerintah Aceh.

Kata Nurzahri, berdasarkan informasi yang dia dapat, pada KUA PPAS terdapat perubahan kegiatan sekitar Rp 4 triliun pergeserannya. Dan jumlah itu hampir setengah dari jumlah sebelumnya yang mencapai Rp 14 triliun tersebut.

"Saya dengar di KUA PPAS yang baru sudah ada perubahan kegiatan sekitar Rp 4 triliun pergeseran, jadi kalau Rp 4 triliun dari Rp 14 triliun itukan hampir setengah dari KUA sebelum berubah," kata Nurzahri kepada wartawan usai menemui para mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPRA, Kamis (4/12).

Karena itu, menurut Nurzahri, sangat penting bagi legislatif melihat dokumen yang baru, selama dokumen baru tersebut belum diserahkan tentunya DPRA tidak bisa melanjutkan pembahasan, kecuali harus mengacu pada KUA yang lama dengan resiko tidak tercantum visi misi Gubernur Aceh, dan terhadap masalah ini Gubernur juga tidak mau bila tanpa visi misi-nya.

"Dugaan saya ada komunikasi terputus antara Gubernur dengan TAPA itu sendiri," ujarnya.

Terkait percepatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, Nurzahri mengaku pihaknya tidak punya target waktu pasti lagi, hal itu disebabkan belum adanya kepastian kapan dokumen KUA yang baru tersebut diserahkan oleh pihak eksekutif. Namun jika diserahkan dokumen KUA yang baru, maka DPRA akan segera mempercepat pengesahannya.

"Jika diserahkan dalam cepat waktu ini, maka kita sudah sepakat langsung membahasnya siang malam dan juga memanggil dinas terkait," imbuhnya.

Dan, lanjutnya, apalagi DPRA saat ini telah diberikan sanksi berupa tidak adanya gaji sampai enam bulan kedepan. "Kami di DPRA sudah kenak sanksi tidak bibayarkan gaji mulai bulan ini sampai bulan Juni," tutur Nurzahri.

Ketika ditanyakan persoalan jika APBA disahkan melalui Pergub, Nurzahri menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu kepada gubernur. Tetapi ia mengingatkan bahwa seandainya dipergubkan maka kewenangan DPRA dalam hal pengawasan bisa lebih ketat.

"Kalau APBA Pergub, kami di DPRA diberikan kewenangan pengawasan yang sangat ketat bahkan sampai ke teknisnya," pungkasnya.

Komentar

Loading...