Unduh Aplikasi

Notulensi Pertemuan DPRA dengan Panja RUU Pemilu Beredar

Notulensi Pertemuan DPRA dengan Panja RUU Pemilu Beredar
Potongan notulensi pertemuan DPRA dengan Panja RUU Pemilu

BANDA ACEH - Notulensi pertemuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan DPR-RI terkait penyesuaian UU Pemilu dengan UUPA beredar.

Di media sosial sejumlah netizen menilai pertemuan Komisi I DPRA dengan Panitia Kerja RUU Pemilu pada 12 April 2017 sebagai bentuk konsultasi terkait RUU Pemilu sesuai pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sidang gugatan UU Pemilu di Makhamah Konstitusi, Senin lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRA melalui laman facebooknya membantah pertemuan itu sebagai bentuk konsultasi. tetapi sebagai bentuk kekhawatiran komisi I DPRA tekait teredupsinya subtansi tentang pemilu dan Pilkada yang telah diatur dalam UUPA dengan hadirnya UU Pemilu.

"Langkah ini sebagai bentuk pengawalan, pencegahan dini untuk mengingatkan panja DPR-RI bahwa di Aceh ada regulasi, khusus UUPA yang juga mengatur rezim pemilu dan pilkada," kata Iskandar Al-Farlaky, Kami, (28/9)

Iskandar menambahkan dalam pertemuan tersebut anggota DPRA yang hadir mengingatkan pimpinan Panjar agar segera menggelar rapat konsultasi dan meminta koordinasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat 2 dan pasal 269 ayat 3 UUPA.

Menurut Iskandar jika Mendagri dan Panjar UU Pemilu DPR-RI kemudian mengangap pertemuan itu sebagai bentuk konsultasi meminta pertimbangan DPRA terhadap seluruh subtansi RUU Pemilu maka patut dianggap Mendagri dan DPR-RI telah melakukan politiking yang penuh tipu muslihat.

"Sebab pertemuan itu hanya menyampaikan informasi awal untuk mengingatkan Panja dan materi yang disampaikan juga untuk menguatkan UUPA," ujarnya.

"Bukan melemahkan seperti pengesahan UU Nomor 7 tahun 2017 ini," tambah Iskandar Usman

Hadir dalam pertemuan tersebut Iskandar Usman Al-Farlaky, Abdullah Saleh, Muhammad Saleh, Djasmi Hass, Tgk Harun dan Musanif.

Komentar

Loading...