Unduh Aplikasi

Nggak Punya Perasaan

Nggak Punya Perasaan
Pengamat Ekonomi, Rustam Effendi. Foto: AJNN/Fakhrul Razi Anwir

Oleh: Rustam Effendi

ADA pemandangan yang tak biasa. Presiden Jokowi bicara dengan suara meninggi. Raut dan mimik wajahnya berkerut dan tegang. Sepertinya beliau menahan amarah saat berbicara. Suasana itu terekam jelas saat menonton video yang menayangkan Sidang Rapat Kabinet Paripurna Tanggal 18 Juni 2020 lalu. Di sidang itu presiden memberikan arahan untuk para menteri kabinetnya.

Presiden Jokowi mengajak seluruh menterinya untuk memiliki perasaan dalam suasana krisis akibat pandemi seperti sekarang ini. Menteri-menteri harus menyamakan suasana batin mereka. Memiliki kepekaan yang tinggi dalam mencermati kondisi negara akhir-akhir ini. Negara sedang tidak dalam keadaan baik, alias tidak normal.

Beberapa lembaga berpengaruh di dunia seperti OECD dan World Bank telah memberikan sinyal buruk. OECD, misalnya memprediksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi (minus) pada angka 6-7 persen. Perkiraan Bank Dunia juga setali tiga uang, persis mendekati OECD, pertumbuhan ekonomi dunia minus 5 persen. Bisa dibayangkan jika itu yang terjadi. Dampaknya pasti menghujam perekonomian negara kita.

Dengan kondisi ekonomi dunia yang terkontraksi dapat dipastikan peluang negara kita untuk mendorong ekspor sulit membuahkan hasil yang diharapkan. Tidak mungkin mengharapkan demand untuk komoditi ekspor kita akan bertambah dari pasar global, sementara negara pengimpornya sendiri sedang dalam kesulitan ekonomi jugacakibat pandemi Covid-19. Sulit pula menggantungkan harapan pada arus investasi asing masuk ke negara kita dikala situasi bisnis global yang tidak menentu sekarang ini. Disaat bersamaan potensi dari sektor pajak juga sedang tergerus yang berimbas pada turunnya penerimaan negara.

Satu-satunya yang tersisa adalah pasar domestik. Dengan populasi yang mencapai 267 juta jiwa niscaya ini menjadi pasar yang menjanjikan. Tapi tidaklah semudah itu. Pasar domestik akan mempunyai daya dorong jika ada rangsangan daya beli. Persoalannya, bagaimana mungkin tercipta daya beli jika suntikan atau injeksi darah (uang) tidak wujud atau sangat minim selama tiga bulan masa pandemi ini berlangsung. Ibarat tubuh, suntikan darah yang tak cukup akan membuat denyutan nadi melemah, kekuatan tubuh lama-lama pun akan memburuk dan (mungkin) bisa ambruk.

Di saat pasar global yang kurang menjanjikan saat-saat seperti ini, seharusnya pasar domestik dapat menjadi pemantik dan pendorong ekonomi bisa tumbuh. Namun, kembali ke soal tadi, sejauh ini belum ada suntikan atau aliran darah atau uang yang signifikan dalam masyarakat. Stimulus ekonomi tidak berjalan sesuai harapan. Usaha mikro dan kecil (terutama), juga menengah, terkesan tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Mereka, para pelaku usahanya, makin megap-megap. Akibatnya, gairah ekonomi seperti kurang terlihat dan kian melemah. Usaha yang terpaksa harus ditutup kian banyak. Yang di PHK pun tidak sedikit. Akibatnya, jumlah mereka yang menganggur bertambah.

Di sektor kesehatan, anggaran yang telah dicairkan oleh kementerian itu baru 1,53 persen dari 75 triliun rupiah yang dialokasikan. Artinya, yang sudah dikeluarkan dari kas pemerintah hanya sekitar 1,1 triliun saja. Sisanya, 73,8 triliun lagi masih mengendap, tak ke mana-mana. Pantas saja, jika layanan kesehatan dalam penanganan wabah pandemi ini seperti insentif untuk dokter, dokter spesialis, alat pelindung diri, dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan lainnya masih dirundung banyak masalah.

Di beberapa daerah, kondisi yang sama juga ditemui. Realisasi anggaran masih sangat minim, padahal sudah di pertengahan tahun. Rupiah-rupiah itu masih diendapkan di kas-kas daerah, tak kunjung dibelanjakan. Alasannya macam-macam. Salah satunya, pengambil kebijakan ragu dalam bertindak akibat terbentur dengan ketiadaan aturan. Kondisi ini mengakibatkan serapan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 masih amat minim.

Ini pula yang menjadi penyebab keadaan tidak menjurus semakin membaik. Minimnya injeksi uang dalam masyarakat telah menimbulkan kesulitan yang berantai. Amatan dan dialog saya dengan sejumlah pedagang di pasar-pasar seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar terungkap, jika gairah di pasar-pasar mulai berkurang karena rendahnya daya beli.

Kembali ke perkara di atas. Itu sebab Presiden Jokowi marah. Kerja keras (extra ordinary) yang diharapkan dari para pembantunya dalam situasi sulit seperti ini meskinya ditunjukkan mereka dengan capaian hasil yang luar biasa. Anggaran dapat direalisasi sesuai timeline yang dirancang. Kegiatan-kegiatan (proyek) harus disegerakan agar outputnya dirasakan oleh masyarakat. Dengan begitu, wabah dapat ditangani dan rakyat pun terkurangi bebannya. Sepertinya, harapan itu yang tidak dipahami oleh para pembantunya.

Di video yang dikirim seorang rekan itu, saya menyaksikan pak Presiden Jokowi merepet-repet. Kira-kira begini,

"Saya lihat cara kerjanya masih seperti biasa saja, seperti dalam situasi normal. Ini bukan kondisi biasa. Butuh kerja keras. Kita ini bertanggung jawab untuk 267 juta rakyat kita !."

"Nggak punya perasaan !"

Baru kali ini saya melihat Presiden Jokowi marah. Dan beruntung, saya tidak berada di ruang itu karena bukan Menteri di jajaran kabinetnya. Kalau tidak, sepertinya kali ini saya bakal kena reshuffle !

Penulis adalah Lektor Kepala FEB Univ. Syiah Kuala dan Pengamat Ekonomi

Komentar

Loading...