Unduh Aplikasi

Nasrul: KPK Harus Menuntaskan Kasus Yang Diduga Melibatkan Zulkifli Hasan

Nasrul: KPK Harus Menuntaskan Kasus Yang Diduga Melibatkan Zulkifli Hasan
Foto: Ist

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Firli Bahuri sarat persepsi negatif, publik meragukan eksistensi lima komisioner yang baru dilantik. Bahkan ICW menyebut lima komisioner baru adalah yang "paling buruk sepanjang sejarah KPK."

Dilansir dari Trito.id, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan lima komisioner KPK baru dipilih berdasarkan proses seleksi yang tidak baik. Orang-orang ini lolos karena "disponsori langsung oleh Istana atau Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang."

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman menilai komisioner KPK baru harus membutikan kepada publik bahwa mereka benar-benar berkerja memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Kami percaya KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri akan bekerja dengan baik, dan mampu mengembalikan kepercayaa publik yang sempat pesimis dengan KPK," kata Nasrul, Senin (13/1)

Menurutnya, Firli Cs juga harus menuntaskan sejumlah kasus lama yang ditinggal komisioner periode lalu terutama kasus-kasus besar yang menjerat para wakil rakyat maupun petinggi partai, seperti kasus yang terjadi di Riau pada 2014, dimana nama Ketua MPR sempat disebut-sebut di dalamnya.

"Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Ahmad Fikri seperti ditulis Suara.com menyebutkan dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan 'dalang' kasus suap lahan di Riau adalah Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Mentri Kehutanan," sebut Nasrul.

Kala itu, KPK sempat berjanji akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan menelusuri peran Zulkifli Hasan, namun hingga kini belum tuntas.

"Hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Komisioner KPK baru, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK kembali kuat," katanya.

"Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dan saat itu, Zulkifli Hasan sebagai menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30 ribu hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun," jelas ekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Ahmad Fikri seperti dilansir suara.com,

Masyarakat juga tidak menginginkan ada beban yang dirasakan seorang warga negara akibat sering namanya tersebut dalam beberapa kasus pelanggaran hukum. Kita berharap warga negara tidak merasa dizalimi oleh hukum dan tersandera oleh hukum.

Fikri juga merasa ada yang aneh dengan kasus tersebut, dimana Zulkifli memberikan waktu dua minggu untuk merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan 673, yang tentu saja membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu.

"Dalam keterangan saksi Masyhud yang tertulis jelas pada putusan 35.Pid.Sus-TPK-2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan, diminta untuk menemui Surya Darmadi diruang sebelah Zulkifli Hasan dan diminta untuk mengakomodir lahan dari Surya Darmadi (PT Duta Palma)," kata Fikri.

Pada saat itu, lanjut dia, juga disebutkan Zulkifli Hasan berkata "Hud, Tolong dibantu". Dan pada saat itu juga ada keterangan Gulat Medali Emas Manurung, yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dari PT Duta Palma yang sudah menghadap Zulkifli Hasan.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...