Unduh Aplikasi

Nasir Djamil Percaya Polda Aceh Dapat Mengungkap Mafia Pengadaan Bebek di Agara

Nasir Djamil Percaya Polda Aceh Dapat Mengungkap Mafia Pengadaan Bebek di Agara
Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil. Foto: Net

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil, mengapreasi kinerja Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada beserta jajaran Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam mengungkap dan menangkap mafia pengadaan bebek petelur tahun 2018/2019 sebesar Rp 12,9 miliar lebih yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Saya mengapresiasi dan mendukung upaya Polda Aceh dalam menangani dugaan mark up harga satuan pengadaan bebek petelur di Aceh Tenggara. Dan saya percaya Polda dapat mengungkap mafia proyek tersebut,” kata Nasir Djamil kepada AJNN, Jumat (29/5).

Menurutnya, dugaan mark up tersebut terkait dengan harga satuan yang mencapai Rp 100 ribu per ekor termasuk untuk biaya karantina, transportasi dan lainnya.

“Harga Rp 100 ribu per ekor terlalu tinggi bila dibandingkan harga bebek petelur di pasaran yang harganya hanya mencapai Rp 50 ribu per ekor,” ungkap Nasir Djamil.

Pengadaan bebek petelur ini dimaksudkan agar Aceh Tenggara mampu menjadi sentral produksi telur seperti di Berebes, Jawa Tengah. Tetapi kondisi di lapangan jauh panggang dari api yang keberadaannya seperti raib ditelan bumi.

Seharusnya, kata Nasir, kalau pengadaan bebek petelur ini dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada indikasi korupsi, Aceh Tenggara akan menjadi pilot proyek sebagai sentral produksi telur dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Baca: Polisi Mulai Periksa Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Bebek Petelur di Aceh Tenggara

Nasir Djamil berharap dan percaya Polda Aceh di bawah kepemimpinan Wahyu Widada dengan cepat dapat menuntaskan kasus ini dengan mengungkap dan memproses hukum mafia di balik dugaan korupsi bebek petelur yamg diduga dilakukan secara berjamah.

“Saya meyakini kasus pengadaan bebek petelur ini terindikasi dilakukan secara berjamaah. Karenanya penyidik harus sangat komprehensif menelusuri aliran dana pengadaan bebek petelur tersebut,” tambah Nasir.

Informasi yang berhasil dikumpulkan AJNN, Ditreskrimsus Polda Aceh mengungkap kasus pengadaan bebek petelur di Aceh Tenggara tahun 2018/ 2019 dengan pagu mencapai Rp 12,9 miliar dari dana DAU. Dimana jumlah bebek petelur yang disalurkan mencapai 84.459 ekor lebih dengan menghabiskan anggaran Rp 8,7 miliar tahun 2019, serta tahun 2018 sebanyak 42.000 ekor.

Pada tahun 2019, bebek petelur ini dibagikan kepada 194 kelompok ternak yang setiap kelompoknya menerima 500 ekor.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh, Kamis (14/5) telah memeriksa beberapa saksi, diantaranya Asbi SE (Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara) dan Marhalim sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), pengadaan bantuan bebek petelur tahun 2019 di Polres Aceh Tenggara.

Selain itu, pada, Jumat (15/5), penyidik juga memeriksa saksi lain yakni, Muaddin, PPK pengadaan bebek petelur tahun anggaran 2018, PPTK serta kontraktor dari CV Beru Dinam.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...