Unduh Aplikasi

Nasib korban konflik di Bireuen kian tak menentu

Nasib korban konflik di Bireuen kian tak menentu
Korban konflik, Beberapa warga berada di depan gedung bekas SD
BIREUEN- Nasib korban konflik yang menempati bekas bangunan SDN6 Juli Km 13 Desa Buket Mulia,  Kecamatan Juli Bireuen kian tidak menentu. Pasalnya tenggat waktu untuk pengosongan hanya menyisakan beberapa hari lagi saja, tepat tanggal 13 Oktober 2014.

Padahal tanggal 12 Oktober merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Bireuen, dimana Kabuaten ini resmi berdiri setelah pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Menurut informasi yang diterima oleh AJNN, Pemerintah Bireuen akan memperingati hari jadi yang ke 15 dengan besar-besaran dan meriah. Namun sehari setelah ini 11 KK korban konflik yang menempati gedung bekas SDN6 Juli harus mengsongkannya, entah kemana mereka harus berpindah, jangankan harta, sejengkal tanah pun tidak ada. Sungguh memang miris.

Sesuai dengan Surat dari  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Juli Nomor 421.2/124/2014 perihal pemberitahuan kepada penghuni gedug SD Negeri 6 Juli yang ditandatangi kepala UPTD pendidikan Juli Burhanuddin, S.Pd tertanggal 13 September 2014.

Yang ditegaskan pada point 3 nomor 1, “Sesuai dengan Permintaan saudara Yunaidi yang ke empat kalinya, bekas SD lama harus dikosongkan sejak tanggal dikeluarkannya surat ini selama 30 (tiga puluh) hari kedepan.

Kemudian dikuatkan dengan surat dari Kepolisian  Negara Republik Indonesia Resor Bireuen Sektor Juli, Nomor Surat bernomor : B/13.... (tidak jelas angkanya–red) /IX/2014. Dengan  Klasifikasi Biasa, Perihal Pengosongan bangunan dan lahan bekas SDN6 Juli yang ditandangani Ditandatangani oleh Kapolsek Juli Inspektur Polisi Satu Ikhsan. NRP: 71040293.

Isdinur salah satu korban konflik yang menempati gedung bekas SDN6 Juli mengatakan bila diusir dari gedung itu mereka akan terkatung-katung. Pasalnya mereka tak punya rumah atau tempat yang bisa dihuni.

“Jangankan untuk membangun rumah baru sejengkal tanah pun tak ada, bagaimana kami membangun rumah setelah diusir dari sini,” kata Isdinur.

Begitu dengan Abdullah, yang sudah 10 tahun menempati bekas gedung sekolah itu, kepada AJNN, Jumat (3/10) mengatakan bila benar-benar diusir mereka belum tahu harus kemana.

“Lebih baik kami dibunuh saja daripada diusir dan menjadi gelandangan,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan, selama 10 tahun mengapa pemerintah tak memperdulikan nasib mereka. Padahal tak sedikit dana reintegrasi pasca perdamaian yang dianggarkan untuk korban konflik, namun mereka tak pernah mendapatkan satu rupiah pun.

Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad yang datang menjenguk 11 KK korban konflik tersebut,  mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak untuk rakyatnya, dikarena mereka adalah korban konflik yang sudah lama tinggal di gedung tersebut tidak pernah tersentuh.

Tambah dia, setelah meninggalkan bangunan tersebut mereka harus tinggal di mana. Idealnya pemerintah menyediakan tempat relokasi, dia meminta pemerintah tak lepas tangan.

Ia mencurigai masalah tersebut seperti sengaja dibiarkan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat.

“Bila diusir dimana mereka harus tinggal, pemerintah harus mencari solusi,” katanya tegas.

SAFRI MS

Komentar

Loading...