Unduh Aplikasi

Nasdem sayangkan sikap Pansus pertahankan sistim paket dalam penentuan pimpinan DPRA

BANDA ACEH-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Partai Nasdem, Teuku Irwan Djohan menyayangkan sikap Tim pasus tatib yang tetap kukuh mengunakan sistem paket dalam pemilihan pimpina DPR Aceh meski sudah mendapat klarifikasi dari Mendagri.

Kata dia, langkah yang diambil Pansus itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas, karena dalam UUPA tidak diatur secara rinci tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR Aceh.

"Ada yang beberapa undang-undang yang harusnya digunakan dalam menentukan pimpinan DPR seprti UU MD yang baru," katanya saat ditemui AJNN di kantornya Sabtu (6/12) malam

Menurut Irwan, jika DPR Aceh tetap mempertahankan Tatib yang disahkan pada Jumat (5/12) malam lalu, maka aka berimbas pada kinerja DPR Aceh yang harusnya segera dilaksanakan seperti pembahasan APBA 2015.

"Jika teman-teman memaksakan Tatib itu maka secara otomatis agenda DPR Aceh lainnya akan terhambat karena mendagri sudah tetentu tidak mau menandatangani Tatib itu, sehingga agenda lain tak bisa dijalankan," katanya.

Dijelaskan Irwan, berdasarkan koreksi Mendagri ada dua poin utama yang tidak boleh dijalankan dalam Tatib tersebut meliputisistim pemilihan paket dan jumlah wakil pimpinan sebanyak 5 orang termasuk ketua.

Penetapan pimpinan dewan menggunakan sistem paket  dikhawatirkan mnezalimi  hak  salah satu partai pemenang satu sampai empat  yang merupakan representatif rakyat Aceh sebagai penentu dalam pemilu lalu.

Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Otonomi Daerah (Otda) Dhohermansyah telah mengeluarkan surat Klarifikasi dan verifikasi rancangan Tatib DPR Aceh pada tanggal 2 Desember lalu, namun Tim Pansus Tatib DPR Aceh tidak memperdulikannya. Mereka tetap memparipurnakan tatib dengan sistim pemilihan paket dan jumlah pimpinan anggota DPR Aceh 4 orang wakil ketua.

NAZLA

Komentar

Loading...