Unduh Aplikasi

Napak Tilas PDKS Simeulue

SIMEULUE - Kasus Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) memang menarik untuk diikuti, proyek yang telah menghabiskan anggaran milyaran rupiah itu menjadi masalah dikemudian. Kejati Aceh sedang melakukan proses pemeriksaan terkait kasus tersebut dengan mengeluarkan sprindik tertanggal 10 September 2015 dengan nomor print-17/N.1/Fd.1/09/2015.

Seperti yang dilansir Tribunnews, Kejati Aceh juga telah memanggil lima orang untuk dimintai keterangan. Lima orang yang dipanggil merupakan pihak-pihak yang mengetahui PDKS sejak pertama didirikan maupun saat dihentikan operasinya sebelum dilakukan kerja sama operasional (KSO) pada 2012 lalu.

Dari penelusuran tim AJNN, berikut rangkuman sejarah berdirinya PDKS di Simuelue.

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk berdasarkan UU RI No 58 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 kondisi infrastruktur Kabupaten Simeulue pada awal tahun 2002 masih sangat jauh tertinggal bahkan sangat memprihatinkan, jalan dan jembatan masih sangat minim, hubungan antar kecamatan dan desa sebahagian masih melalui jaur laut. Belum ada rumah sakit, listrik terbatas, semuanya serba tertinggal dalam segala bidang.

Dampak ketertinggalan diberbagai bidang tersebut, kehidupan masyarakat juga sangat memprihatinkan. Angka kemiskinan hampir mencapai 60 persen penduduk, pendapatan perkapita penduduk juga sangat rendah. Sehingga sumber pendapatan asli daerah juga sangat minim.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Simeulue periode 2001-2006 bersama DPRK sepakat untuk mendirikan satu Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan dikukuhkan dengan qanun nomor 22 tahun 2002. Bidang usaha yang dikembangkan untuk awal adalah perkebunan kelapa sawit dengan target 5.000 hektar.

Adapun langkah ini juga sejalan dengan perintah Pangdam Iskandar Muda pada masa itu Mayjen TNI Endang Suwarya selaku Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Langkah ini dilakukan agar para Bupati/Wali Kota di seluruh kabupaten/kota di Aceh membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi menjaga keutuhan NKRI.

Sampai akhir 2006, Pemkab Simeulue berhasil menyelesaikan penanaman seluas 5.000 hektar termasuk emplasmen. Pada 2 Agustus 2008 juga dilakukan panen perdana oleh Menteri Kehutanan pada masa itu, Dr. H. Malem Sambat Kaban S.E, M.Si.

|RAHMAT FAJRI

Komentar

Loading...