Unduh Aplikasi

INTERMESO

MYC Diadang, ALA Diusung

MYC Diadang, ALA Diusung
Ilustrasi: youtube.

SETELAH bertatap muka dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar, setumpuk dokumen diserahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dahlan Djamaluddin, ke komisi itu. Isinya sejumlah dokumen tentang pelaksanaan paket tahun jamak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. 

Dahlan, yang didampingi sejumlah politikus pengusung hak interpelasi kepada pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, juga melaporkan penggunaan dana refocusing penanganan covid-19. Namun tentu saja yang jadi sorotan adalah kegigihan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan paket tahun jamak itu meski tidak mendapat restu dari rekan mereka di Gedung Parlemen Aceh. 

Hampir seluruh fraksi di DPR Aceh menyetujui pembatalan kesepakatan proyek tahun jamak. Hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP yang menyatakan menolak. Fraksi Partai Golkar, yang selama ini diketahui berada di luar Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), juga menyetujui pembatalan tersebut.

Aturan yang diduga dilanggar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di Pasal 7 itu dijelaskan ayat 1,2 dan 3 bahwa, penganggaran proyek multiyears itu harus mendapat persetujuan lembaga DPRD. Persetujuan itu tentu diawali dengan kesepakatan KUA-PPAS.

Jika DPR Aceh menolak, sejumlah kepala daerah, malah mendukung. Bupati Aceh Singkil, Dulmursid, misalnya, pernah meminta DPR Aceh untuk memikirkan ulang rencana untuk membatalkan sejumlah proyek itu. Menurut Dulmursid, banyak daerah di Aceh membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk berkembang. 

Lantas, tak lama berselang setelah DPR Aceh bertandang ke KPK, dari sekitar Leuser, kembali muncul isu pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara. Kali ini, sepertinya lebih serius karena melibatkan langsung kepala daerah. Bahkan Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim, bersedia menjadi Ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara.

Pertemuan ini dilakukan usai Bupati Gayo Lues Muhammad Amru dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Ibnu Hasyim, yang bergerilya mencari dukungan, duduk bersama empat kepala daerah Gayo Serumpun bertemu. Mereka juga akan menemui Dulmursid dan Wali Kota Subululussalam. 

Tapi mudah-mudahan dua pertemuan penting itu tidak saling berkaitan. Apalagi hanya jadi alat barter untuk mendapatkan keinginan masing-masing. Karena sepanjang semua diniatkan untuk keadilan bagi rakyat Aceh, pasti akan mendapat dukungan. 

Komentar

Loading...