Unduh Aplikasi

Muksalmina Desak DPP PNA Menggelar Forum Pertanggungjawaban Dana Partai

Muksalmina Desak DPP PNA Menggelar Forum Pertanggungjawaban Dana Partai
Irwansyah alias Muksalmina. Foto: IST.

BANDA ACEH - Polemik pengelolaan dana partai di internal partai akhirnya mendapat tanggapan dari  mantan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Aceh (PNA) yang sekarang bernama Partai Nanggroe Aceh, Irwansyah yang akrab disapa Muksalmina. 

Muksalmina mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana partai PNA dari Ketua Umum DPP PNA versi Kongres Luar Biasa (KLB), Samsul Bahri alias Tiyong.

Hal itu disampaikan oleh Muksalmina menjawab pertanyaan AJNN tentang bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana partai di PNA.

"Masalah dana  dari Kesbangpol itu, baik di masa saya sebagai Ketum. Pak Samsul (sudah) mengabari saya dan saya minta Beliau untuk memeriksa lagi dan menggelar rapat DPP," ujar Muksalmina, Sabtu (13/3/2021) melalui pesan WhatsApp.

Pria yang saat ini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) PNA tersebut menegaskan bahwa perlu diadakan rapat di tingkat DPP agar dana partai bisa dipertanggungjawabkan dengan benar.

Baca: Tiyong: Dana Parpol ke Rekening PNA, Diduga Digunakan untuk Kepentingan Pribadi Miswar

Namun terkait laporan pertanggungjawaban dana partai  pada masa Irwandi Yusuf  apakah pernah dibawa ke rapat DPP, Muksalmina mengaku kalau dirinya tidak tahu.

"Pada masa Pak Irwandi sebagai Ketum (saya) tidak tau tentang laporan itu, apa ada dibawa dalam rapat DPP oleh pak Irwandi Yusuf atau tidak," ujar Muksalmina.

Saat ditanyakan kepada Muksalmina, apakah dirinya turut menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019, Ia mengatakan bahwa hal itu  akan diketahui setelah Samsul selesai mememeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut.

"Masalah ada tanda tangan saya saat diperiksa lagi oleh saudara Samsul, nanti akan ketahuan dengan sendirinya," ujar Muksalmina.

Lebih lanjut Muksalmina mengungkapkan bahwa, Samsul Bahri alias Tiyong setelah terpilih sebagai Ketum dalam KLB sudah menyampaikan akan menggelar pertanggungjawab tentang danai partai kepadanya.

"Kemungkinan karena Surat Keputusan (SK) dari KLB belum keluar, beliau belum menggelar perkara itu," ujarnya.

Bahkan Muksalmina meyakini Tiyong akan mempertanggungjawabkan semua setelah SK dari Kemenkumham keluar.

"Insya Allah akan dipertanggungjawabkan  semua oleh pak Samsul nanti setelah SK keluar, dalam tanggung jawab beliau sekarang sebagai Ketum PNA," kata Muksalmina.

Terakhir Muksalmina mengatakan bahwa pihaknya perlu mengadakan rapat harian di DPP untuk mengambil sikap partai terkait sejumlah dugaan-dugaan tersebut.

"Sudah harus melakukan rapat harian di DPP untuk mengambil sikap partai tentang dugaan-dugaan itu," pungkasnya.

Dalam berita sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Kongres Luar Biasa (KLB), Samsul Bahri alias Tiyong mengatakan dana yang masuk ke rekeningnya adalah dana kontribusi anggota dewan dari PNA. 

Dana itu sendiri merupakan kesepakatan anggota dewan, yang diajukan oleh Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi ke Sekretaris Dewan (Sekwan) berdasarkan kesepakatan bersama anggota dewan (dari PNA).

Hal itu disampaikan oleh pria yang juga anggota DPR Aceh dari fraksi PNA untuk menanggapi permintaan Ketua umum DPP PNA, Irwandi Yusuf yang meminta agar dirinya mengembalikan dana kontribusi 30 persen gaji anggota Fraksi PNA di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah masuk ke rekeningnya untuk dikembalikan ke rekening resmi DPP PNA. 

"Kenapa masuk ke rekening saya? Karena saat kami buat rekening kemarin, kami belum mempunyai badan hukum. Sementara dana untuk operasional kantor perlu. Termasuk membayar gaji karyawan yang ada di kantor sebanyak satu dua orang. Itu yang masuk, kemudian dana lain (dana partai) yang masuk ke rekening Partai," ungkap Tiyong.

Disisi lain, Tiyong juga mengungkapkan sejumlah pertanggungjawaban fiktif dana partai yang ada PNA. Sebagai contoh pada bulan Desember 2020 ada dana sebanyak Rp 217 juta dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh tapi laporannya dibuat fiktif. Karena tidak ada kegiatan sama sekali, tiba-tiba masuk ke Kesbangpol, sudah ada kegiatan. Laporan itu ditandatangani oleh Irwandi Yusuf.

"Belum lagi di tahun 2019, laporannya fiktif dengan jumlah dana sekitar Rp 100 juta, diduga diambil oleh Miswar Fuady. Dana itu diduga tidak digunakan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan pribadi dia,"ungkap Tiyong.

Saat AJNN bertanya dari mana dirinya tahu bahwa laporan itu fiktif, Tiyong mengatakan kalau dia mengetahui hal tersebut dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2019. Selain itu dirinya juga berbicara dengan beberapa orang yang dianggap menerima uang itu.

"Saya ada melihat dan bicara dengan orang-orang yang dianggap ada menerima uang itu, tapi mereka sama sekali tidak tahu. Itu berarti ada dugaan penipuan data yang dilakukan oleh Sekjend Miswar Fuady," ujar Tiyong.

Selain itu menurut Tiyong, ada juga dugaan pemalsuan data lain, karena ada tanda tangan Irwansyah (Muksamina) selaku Ketua Umum saat masih bernama Partai Nasional Aceh tahun 2019.

"Sementara ketika saya tanya, banyak yang dia tidak tahu, karena tiba-tiba tanda tangan itu muncul," ungkap Tiyong kembali.

Selanjutnya menurut Tiyong, ada juga muncul nama Bendahara PNA bernama Lukman Age. Padahal Lukman Age sudah mundur dari kepengurusan partai pada tahun 2018 saat di Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS). Karena untuk bergabung di Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) tidak boleh orang partai.

"Tapi, pada Laporan untuk Kesbangpol Tahun 2019 muncul lagi nama Lukman Age. Berarti itu diduga adalah "penipuan" atau "pemalsuan" dokumen," ujarnya.

Tiyong juga mengatakan kalau pertanggungjawaban dana partai selama ini ada pada Irwandi Yusuf, Lukman Age dan Miswar Fuady. Dirinya juga pernah mengeluarkan uang sebanyak Rp 1 miliar untuk biaya verifikasi partai.

"Bahkan pada saat verifikasi partai tahun 2017, ada uang saya, yang saya pinjam dari orang lain sebanyak Rp 1 miliar dan sampai hari ini belum bisa saya kembalikan," ungkapnya.

"Belum bisa saya kembalikan sama sekali, dan masih menjadi utang saya dengan orang lain. Padahal dipakai untuk partai. Saat itu bendaharanya Lukman Age dan Sekjend Miswar Fuady. Kemana dipake, saya tidak tahu," ujarnya menambahkan.

Selain itu menurut Tiyong sampai saat ini laporan pertanggungjawaban kemana uang partai itu dipergunakan, belum disampaikan ke DPP PNA. Memang, kata Tiyong, ada dilaporkan saat Rapat Pimpinan (Rapim) pada 2019 lalu, tapi tidak disampaikan di dalam rapat pleno DPP. 

"Buku itu sampai sekarang disembunyikan. Rapim dilakukan pada 2019, tapi rinciannya tidak disampaikan oleh Sekjend saat itu," kata Tiyong.

Lebih lanjut Tiyong juga menyampaikan bahwa, usai KLB, pengelolaan dana partai yang dari Kesbangpol, masih dalam pengelolaan partai lama. Karena sampai akhir tahun 2019, PNA masih bernama Partai Nasional Aceh. Sehingga dana masuk ke rekening atas nama ketua partai bernama Irwansyah dan bendahara masih Lukman Age.

"Padahal waktu itu Lukman Age sudah mundur dari posisi bendahara. Yang gunakan uang itu Miswar Fuady, tapi tidak digunakan untuk kepentingan partai tapi untuk kepentingan pribadi dia," ujar Tiyong.

"Saya juga tidak tau kemana diarahkan. Untuk kepentingan partai tidak ada sama sekali," ujarnya.

Tiyong juga mengaku kalau selama ini dirinya tidak tahu sama sekali pengelolaan uang partai. Menurut Tiyong, dari sejak pertama dana tersebut dikelola oleh Sekjend Miswar Fuady. Bahkan menurutnya sampai sekarang belum ada dipublikasikan pertanggungjawaban tersebut.

Saat ditanyakan dari mana dia tahu laporan ke Kesbangpol Fiktif, Tiyong menjawab dia mendapat laporan itu pada tahun 2019, saat Rapim. Laporan dibuat untuk kepentingan Rapim.

"Sementara dana yang digunakan untuk Rapim (Dananya) adalah tanggung jawab kami. Tidak dibayar (Mengunakan) uang dari Kesbangpol," ujarnya.

"Dalam pertanggungjawaban kepada Kesbangpol, uang itu dipakai untuk membuat Rapim. Sementara itu Rapim tidak mengunakan uang itu, disitu saya tahu," ungkap Tiyong.

Sementara dana Rp 217 juta dari Kesbangpol pada tahun 2020 juga tidak ada kegiatan. Jadi menurut Tiyong, jelas uang yang diambil dari Kesbangpol pada tahun 2019 dan 2020 adalah fiktif. 

"Itu adalah pemalsuan dokumen dan penipuan partai yang dilakukan oleh saudara Miswar Fuady," ujar Tiyong.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...