Unduh Aplikasi

Muka Buruk Cermin Dibelah

Muka Buruk Cermin Dibelah
ilustrasi

LAKON kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh semakin menggelikan. Lihat saja betapa mudahnya seorang narapidana tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba keluar masuk penjara. Terbukti, tembok penjara dan vonis pengadilan tak cukup ampuh untuk menghentikan langkah narapidana itu; Faisal bin Sulaiman.

Kerusuhan ini juga menjadi “berkah” tersendiri. Tanpa kejadian ini, ketiadaan Faisal dalam penjara itu tentu tak diketahui. Dia kembali ke penjara sehari setelah kejadian yang juga disulut oleh narapidana kasus narkotika lainnya.

Faisal, dan banyak narapidana narkoba, seperti tak tersentuh. Vonis penjara hanya sekadar surat. Bahkan saat seorang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ditempatkan untuk mengawasi Faisal, dia dengan mudah mempermaikan masa hukuman yang kini memasuki masa asimilasi.

Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia memberikan asimilasi kepada Faisal. Dia mendapatkan pembinaan di salah satu dayah di Jantho, Aceh Besar. Proses ini dijalaninya sejak Agustus 2017. Di awal tahun ini, Faisal akan mendapatkan kembali kebebasannya meskipun bersyarat.

Namun lagi-lagi terlalu banyak aparat di negara ini yang tak punya kredibilitas. Petugas yang digaji oleh negara untuk mengawasi narapidana malah memanfaatkan kuasanya untuk memperoleh keuntungan. Petugas, dengan imbalan uang atau fasilitas lain dari narapidana, dengan mudah melepaskan tanggung jawab dan berubah menjadi penghianat.

Faisal adalah salah satu contoh. Dia bahkan tak pernah mendapatkan pengawalan. Padahal, kejahatannya terbukti. Gembong narkoba asal Aceh ini divonis 10 tahun penjara. Masa hukuman itu hanya dijalaninya sekitar empat tahun. Dan kini, belum sampai lima tahun setelah vonis dijatuhkan pada 2013, dia sudah menikmati banyak keuntungan dan malah mendapatkan status bebas bersyarat.

Negara harus berpikir ulang tentang sejumlah keringanan yang diterima narapidana. Mungkin lebih baik kalau pengurangan hukuman atau proses asimilasi ini dihapuskan. Jelas sekali bahwa berbagai fasilitas; remisi, grasi, asimilasi, atau istilah lain, malah menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk bermain mata dan mendapatkan keuntungan dari para narapidana.

Para petinggi di bidang hukum juga tak boleh melemparkan tanggung jawab ini kepada bawahannya. Karena apapun ceritanya, pejabat-pejabat ini, mulai dari menteri hingga kepala lapas, bekerja untuk memastikan sistem yang ada berjalan dengan baik. Kegagalan anak buah bekerja di bawah, menunjukkan yang di atas juga tak becus.

Komentar

Loading...